CIMAHI, KOMPAS - Sebanyak 42 pelajar dan seorang guru menjadi korban keracunan lauk dalam program Makan Bergizi Gratis di Kota Cimahi, Jawa Barat, sejak Rabu (25/2/2026) malam hingga Kamis siang. Total sekitar 28.000 pelajar menjadi korban program ini sejak tahun 2025 menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.
Para pelajar di Cimahi yang mengalami keracunan itu berasal dari jenjang pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, terdapat seorang guru yang keracunan.
Kasus keracunan itu tersebar di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Baros.
Para korban mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi lauk menu makan bergizi gratis (MBG) berupa onigiri berisi daging ayam, apel, susu, dan telur. Salah satu lauk tersebut diduga sudah bau.
Gejala yang dialami para korban antara lain mual, pusing, nyeri ulu hati, dan muntah. Paket MBG yang dikonsumsi terdiri dari onigiri (nasi kepal), telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu.
Makanan itu disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmekar 02. Total distribusi ke sekolah-sekolah itu mencapai 2.662 porsi.
Pemerintah Kota Cimahi telah memanggil pengelola SPPG terkait untuk memintai klarifikasi terkait bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan.
Dari pantauan Kompas di Rumah Sakit Umum Daeah (RSUD) Cibabat hingga Kamis (26/2/2026) siang, masih terdapat sejumlah pelajar yang menjalani perawatan. Kondisi korban tampak lemas dan menggunakan infus.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana pada Kamis siang memaparkan, 33 korban menjalani perawatan di RSUD Cibabat, 5 korban di Rumah Sakit Mitra Kasih, dan 5 pelajar lainnya masuk ke Rumah Sakit Dustira.
Ngatiyana menegaskan, operasional SPPG Karangmekar 02 yang menjadi distributor MBG penyebab keracunan dihentikan sementara. Adapun sisa sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat untuk diuji untuk mengetahui penyebab keracunan.
"Khusus di RSUD Cibabat, 22 korban sudah pulang ke rumah, 4 orang dirawat, dan 7 orang lainnya masih diobservasi. Di dua rumah sakit lain, masih terdapat 7 korban yang dirawat," kata Ngatiyana.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menambahkan, diperlukan penyesuaian jenis makanan yang disalurkan selama bulan Ramadhan. Sebab, tidak semua penerima manfaat langsung mengonsumsi makanan sebelum waktu berbuka. Hal ini beresiko menurunkan kualitas pangan sehingga harus diantisipasi.
“Karena dimasak pada pagi atau siang hari, lalu dikonsumsi saat berbuka, tentu ada potensi makanan menjadi tidak layak jika tidak tepat jenisnya. Kami mengimbau SPPG memprioritaskan makanan ringan atau makanan kering yang tidak berisiko basi, tetapi tetap memenuhi standar gizi dan baku mutu yang berlaku,” katanya.
Siti (15), salah seorang korban yang ditemui Kompas mengaku, lauk ayam dalam onigiri diduga telah berbau. Siswa kelas 9 ini tetap mengonsumsi onigiri itu karena sudah merasa sangat lapar.
"Saya merasa pual dan pusing beberapa jam setelah mengonsumsi onigiri ini. Mudah-mudahan kasus ini tak terulang lagi. MBG sangat bermanfaat bagi saya," harap Siti yang merupakan anak seorang buruh bangunan ini.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, saat dihubungi menyesalkan peristiwa puluhan pelajar keracunan MBG di Kota Cimahi. Ia berpendapat, keracunan terus berulang karena pengelolaan MBG yang tidak transparan dan akuntabel.
Ubaid mengungkapkan, sekitar 28.000 korban keracunan MBG. Temuan tersebut berdasarkan pendataan JPPI sejak dimulainya program tersebut tahun 2025 hingga awal tahun 2026.
Sebanyak lebih dari 10 persen dari total 28.000 korban keracunan MBG secara nasional berada di Jabar. Berdasarkan data Kompas dan dinas kesehatan, selama kurun Mei hingga September 2025 saja sebanyak 3.014 siswa keracunan setelah menyantap MBG di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar.
Kasus-kasus keracunan MBG di Jabar antara lain di Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat.
"Program MBG memang sangat dibutuhkan pelajar dengan kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan daerah terpencil. Akan tetapi, proses operasionalnya belum optimal karena tidak transparan dan akuntabel, " kata Ubaid.
Ia menilai evaluasi program MBG tidak berjalan optimal karena pemerintah, legislatif, hingga aparat penegak hukum turut terlibat mendistribusikan MBG.
"Seharusnya mereka berperan sebagai regulator, pengawas, dan penegak hukum untuk distribusi MBG. Faktanya, mereka sendiri turut terlibat dalam operasional MBG, " ujarnya.
