Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI menanggapi polemik tentang anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap memakai alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurut dia, ada strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah.
Politikus Golkar yang duduk di Komisi Keuangan DPR itu menyatakan masyarakat luas perlu memahami bahwa pada tahun ini jumlah penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai hampir 83 juta jiwa yang sebagian besar terdiri atas anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada program MBG terjadi cross-cutting policy dari sisi kebijakan anggaran.
“Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaatnya dalam rangka memperkuat fungsi anggaran. Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka dalam range umur siswa sekolah,” ujar Misbakhun melalui keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Menurut Misbakhun, pola itu sepenuhnya merupakan strategi kebijakan alokasi anggaran. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG, katanya, maka terjadi dalam strategi dan kebijakan alokasinya.
“Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN,” imbuh Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan seharusnya strategi anggaran pemerintah tersebut justru diapresiasi. Alasannya, kebijakan itu merupakan strategi yang cerdas.
“Sebagai pilihan kebijakan anggaran, strategi itu layak diberi apresiasi. Jadi, jangan malah dipermasalahkan bahkan dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran,” tuturnya.
Misbakhun menambahkan program MBG pada 2026 ini mulai berjalan lancar dan bagus di semua daerah dengan didukung Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi secara baik. Dia meyakini penerima manfaat MBG juga bisa menikmati kehadiran program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dengan baik.
Misbakhun mengatakan mandat konstitusi mengamanatkan 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan. Karena setiap tahun jumlah APBN naik, maka anggaran pendidikan pun selalu meningkat.
“Oleh karena itu, membenturkan alokasi anggaran program MBG dengan dana pendidikan merupakan hal yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah tidak mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan,” katanya.
Misbakhun menegaskan anggaran pendidikan justru terus diperkuat. Pendidikan untuk masyarakat pada 2026 ini juga diperkuat melalui pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok di seluruh Indonesia.
“Sekarang ada pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial sebagai penggerak teknisnya. Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah bawah konsentrasi dan perhatian negara tidak pernah berkurang pada dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi mendatang sebagai generasi yang unggul,” katanya.(faz/iss)
