Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun angkat bicara terkait polemik irisan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi dana pendidikan dalam APBN 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi alokasi anggaran yang cerdas dan berada dalam kewenangan penuh pemerintah guna memperkuat gizi puluhan juta siswa di seluruh Indonesia.
Misbakhun menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami target penerima manfaat MBG tahun ini yang mencapai hampir 84 juta jiwa, di mana mayoritas adalah anak-anak dan siswa sekolah. Penyesuaian ini dipandang sebagai bentuk sinkronisasi program prioritas nasional.
"Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat MBG mencapai 84 juta orang dengan target utama anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia, maka terjadi cross cutting policy dari sisi kebijakan anggaran pada program ini,” kata Misbakhun di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.
Menurutnya, pola tersebut sepenuhnya merupakan bagian dari strategi kebijakan alokasi. Ketika pemerintah memutuskan untuk memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG, maka terjadi penyesuaian dalam strategi alokasinya. Misbakhun menekankan bahwa pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan meskipun terdapat pergeseran strategi.
"Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN," ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi tersebut menilai strategi anggaran pemerintah ini seharusnya mendapatkan apresiasi karena dianggap sebagai langkah yang tepat dalam mengelola fiskal untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Sebagai pilihan kebijakan anggaran, strategi itu layak diberi apresiasi. Jadi, jangan malah dipermasalahkan bahkan dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran,” jelasnya.
Misbakhun juga menambahkan bahwa pelaksanaan program MBG pada 2026 ini mulai berjalan lancar di berbagai daerah dengan dukungan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dengan baik. Terkait mandat konstitusi mengenai dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, ia menegaskan bahwa nilainya akan selalu meningkat seiring kenaikan jumlah APBN setiap tahun.
“Membenturkan alokasi anggaran program MBG dengan dana pendidikan merupakan hal yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah tidak mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan,” papar Misbakhun.
Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan terus diperkuat melalui berbagai inisiatif baru. Pendidikan untuk masyarakat pada tahun 2026 ini salah satunya diperkuat melalui pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Indonesia.
“Sekarang ada pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial sebagai penggerak teknisnya. Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah," tandasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
