Di aula wisuda yang penuh cahaya, ribuan toga terangkat bersamaan. Nama-nama dipanggil dengan bangga, gelar disematkan di belakang identitas. Ada haru, ada optimisme, ada keyakinan bahwa masa depan sedang diraih. Namun di tengah perayaan itu, terselip pertanyaan yang jarang diucapkan dengan jujur, apakah gelar akademik masih identik dengan kedalaman berpikir.
Kita hidup dalam zaman ekspansi pendidikan tinggi. Akses semakin terbuka, kampus semakin banyak, program studi semakin beragam. Data UNESCO menunjukkan bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi dunia meningkat tajam sejak awal abad ke dua puluh satu. Secara sosial, ini adalah kemajuan. Pendidikan tidak lagi menjadi privilese segelintir orang. Namun di balik pertumbuhan kuantitatif itu, muncul gejala yang patut direnungkan, inflasi gelar akademik.
Inflasi gelar terjadi ketika jumlah pemilik gelar meningkat pesat, tetapi makna simbolik dan kualitas intelektual yang menyertainya tidak selalu sebanding. Gelar menjadi syarat administratif, bukan cermin kedewasaan nalar. Ia dibutuhkan untuk melamar pekerjaan, naik jabatan, atau memperoleh legitimasi sosial, tetapi tidak selalu mencerminkan kemampuan berpikir mendalam.
Pada mulanya, universitas lahir sebagai komunitas pencari kebenaran. Ia bukan sekadar lembaga pelatihan kerja, melainkan ruang pembentukan akal budi. Pendidikan tinggi dimaksudkan untuk melatih kemampuan analisis, membangun argumen, dan menguji asumsi. Namun dalam perkembangan modern, pendidikan sering direduksi menjadi jalur mobilitas ekonomi.
Orientasi pragmatis ini tidak sepenuhnya salah. Dalam struktur sosial yang kompetitif, gelar memang membuka peluang. Akan tetapi, ketika gelar menjadi tujuan utama, proses belajar berisiko kehilangan makna intrinsiknya. Mahasiswa belajar untuk lulus, bukan untuk memahami. Tugas diselesaikan demi nilai, bukan demi pendalaman.
Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed mengkritik apa yang ia sebut sebagai banking concept of education, model pendidikan yang memperlakukan siswa sebagai wadah kosong untuk diisi informasi, (Freire, 1970). Dalam model ini, pengetahuan tidak diolah secara kritis, melainkan disimpan dan direproduksi. Kritik Freire terasa relevan ketika kita melihat gejala hafalan tanpa refleksi yang masih dominan.
Krisis kedalaman berpikir tampak dalam banyak gejala. Diskusi akademik berubah menjadi presentasi formal yang minim dialog. Skripsi atau tesis dikerjakan dengan orientasi cepat selesai, bukan telaah mendalam. Plagiarisme dianggap pelanggaran teknis, bukan persoalan etika serius. Padahal integritas akademik adalah fondasi utama dunia ilmu.
Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem mengingatkan tentang bahaya thoughtlessness, ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk berpikir secara reflektif (Arendt, 1963). Bagi Arendt, kejahatan bisa lahir bukan hanya dari niat jahat, tetapi dari ketiadaan refleksi kritis. Dalam konteks pendidikan, peringatan ini penting. Gelar tanpa kemampuan berpikir reflektif dapat melahirkan profesional yang kompeten secara teknis, tetapi rapuh secara moral.
Fenomena inflasi gelar juga berkaitan dengan perubahan struktur pasar kerja. Ketika semakin banyak orang memiliki gelar sarjana, standar kualifikasi meningkat. Pekerjaan yang dahulu cukup dengan pendidikan menengah kini mensyaratkan sarjana. Bahkan untuk posisi tertentu, gelar magister menjadi keharusan. Gelar mengalami inflasi simbolik, nilainya relatif terhadap jumlah pemiliknya.
Namun persoalan utama bukan pada banyaknya gelar, melainkan pada kualitas proses akademik. Ekspansi akses pendidikan tinggi adalah capaian penting. Masalah muncul ketika ekspansi itu tidak diiringi dengan penguatan standar akademik dan budaya intelektual.
Budaya instan turut memperparah keadaan. Kita hidup dalam ritme serba cepat. Informasi tersedia dalam hitungan detik. Media sosial membiasakan kita pada potongan potongan opini, bukan argumen komprehensif. Dalam konteks ini, kemampuan membaca teks panjang, menganalisis data, dan membangun argumentasi runtut menjadi semakin langka.
Padahal kedalaman berpikir menuntut ketekunan. Ia lahir dari kebiasaan membaca serius, berdialog terbuka, dan merefleksikan pengalaman. Ia tidak tumbuh dari budaya salin tempel atau ringkasan instan. Gelar tidak otomatis menghasilkan kedalaman, jika prosesnya dangkal.
Pierre Bourdieu dalam teorinya tentang cultural capital menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk habitus dan disposisi intelektual (Bourdieu, 1986). Ketika pendidikan direduksi menjadi perolehan sertifikat, fungsi pembentukan habitus kritis melemah. Yang tersisa adalah simbol formal tanpa transformasi mendalam.
Krisis kedalaman berpikir juga tercermin dalam percakapan publik. Perdebatan sering terjebak pada polarisasi emosional. Argumen digantikan oleh slogan. Bahkan individu dengan gelar tinggi tidak kebal terhadap simplifikasi berlebihan atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak selalu sejalan dengan literasi kritis.
Apakah ini berarti pendidikan tinggi gagal? Tidak sesederhana itu. Banyak kampus dan dosen tetap berjuang menjaga kualitas. Banyak mahasiswa yang sungguh sungguh menekuni ilmu. Namun sistem secara keseluruhan menghadapi tekanan, komersialisasi, birokratisasi, dan tuntutan efisiensi.
Kurikulum sering padat, target kelulusan ketat, beban administratif tinggi. Dosen dituntut produktif secara kuantitatif, publikasi, laporan, akreditasi. Mahasiswa dikejar waktu studi. Dalam tekanan semacam ini, ruang untuk kontemplasi dan dialog mendalam menyempit.
Solusinya bukan membatasi akses pendidikan, melainkan memperkuat substansinya. Pertama, evaluasi akademik perlu menekankan kemampuan analisis dan sintesis, bukan sekadar reproduksi informasi. Soal terbuka, esai argumentatif, dan diskusi kritis harus diperluas.
Kedua, integritas akademik harus ditegakkan secara konsisten. Plagiarisme bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi kegagalan moral. Tanpa integritas, gelar kehilangan legitimasi etiknya.
Ketiga, relasi pedagogis perlu dipulihkan. Dosen bukan hanya penyampai materi, tetapi pendamping intelektual. Dialog yang hidup antara dosen dan mahasiswa dapat menumbuhkan keberanian berpikir dan kerendahan hati ilmiah.
Keempat, masyarakat perlu merevisi cara memandang gelar. Penghargaan seharusnya tidak hanya pada titel formal, tetapi pada kompetensi nyata dan kontribusi sosial. Gelar penting, tetapi bukan satu satunya indikator kualitas manusia.
Pada akhirnya, inflasi gelar adalah gejala zaman. Ia lahir dari ekspansi pendidikan, tuntutan pasar kerja, dan budaya kompetisi. Namun krisis kedalaman berpikir bukan keniscayaan. Ia bisa dicegah jika pendidikan kembali pada rohnya, membentuk manusia yang mampu berpikir jernih, reflektif, dan etis.
Sejarah tidak mencatat panjangnya deretan titel di belakang nama seseorang. Ia mencatat kualitas gagasan dan keberanian moralnya. Jika pendidikan tinggi ingin tetap relevan, ia harus memastikan bahwa setiap gelar bukan hanya simbol administratif, tetapi penanda perjalanan intelektual yang sungguh sungguh ditempuh.
Di tengah derasnya produksi sarjana, kita memerlukan lebih dari sekadar angka. Kita memerlukan kedalaman. Sebab masa depan tidak ditentukan oleh banyaknya gelar yang dicetak, melainkan oleh kejernihan nalar yang dibentuk.
