JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai pembelian mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dibawa Presiden Prabowo Subianto.
Deddy berpandangan, kebutuhan kendaraan dinas itu semestinya dapat disiasati dengan skema lain yang lebih hemat, misalnya menyewa saat diperlukan.
“Toh tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan. Jadi keputusan tetap melakukan pembelian mobil yang tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo,” kata Deddy saat dihubungi, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Bima Arya Tegur Gubernur Kaltim yang Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, Ingatkan Efisiensi
Politikus PDI-P ini menuturkan, kebijakan tersebut juga menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penurunan signifikan.
“Menurut saya pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan. Transfer ke daerah untuk provinsi Kalimantan Timur mengalami pemangkasan hampir mencapai 75 persen, dari Rp 9,3 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun,” ujar Deddy.
Menurut dia, alasan kebutuhan kendaraan untuk mendukung mobilitas di wilayah dengan infrastruktur terbatas, tidak serta-merta harus dipenuhi dengan mobil berharga mahal.
Baca juga: Spesifikasi Mobil Dinas Gubernur Kaltim Seharga Rp 8,5 Miliar
“Jika alasannya karena kondisi infrastruktur yang sangat buruk, ada banyak jenis mobil yang mampu dengan harga lebih murah. Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali,” kata dia.
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar menjadi sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kaltim untuk operasional di daerah.
Dia mengaku masih menggunakan mobil pribadi.
Baca juga: Pengamat Unmul soal Mobil Dinas Rp 8,5 M: Jangan Bungkus Gengsi dengan Istilah Marwah Kaltim
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Rudy juga menjelaskan kendaraan dinas tersebut saat ini berada di Jakarta dan digunakan untuk agenda yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut dia, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat daerah tersebut kerap menerima kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara sehingga membutuhkan fasilitas yang representatif.
Baca juga: Polemik Mobil Dinas Gubernur Rp 8,5 Miliar, Ketua DPRD: Kendaraan Lama Sering Masuk Bengkel
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” kata Rudy.
Dia juga menilai kepala daerah perlu menggunakan kendaraan yang layak untuk menjaga citra daerah.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
