jpnn.com, SUMEDANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang menerima penitipan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.
Uang tersebut diserahkan oleh terdakwa berinisial IS, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Sarana periode 2022–2025.
BACA JUGA: UU Perampasan Aset, Senjata untuk Kejagung agar Pengembalian Uang Negara Maksimal
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sumedang Fawzal Mahfudz Ramadhani di Sumedang, Kamis, mengatakan penitipan tersebut dilakukan oleh terdakwa Direktur Utama PT Jasa Sarana periode 2022–2025, melalui kuasa hukumnya.
"Penitipan uang Rp 2,5 miliar ini dilakukan oleh salah satu terdakwa berinisial IS selaku Direktur Utama PT. Jasa Sarana tahun 2022 sampai dengan 2025 melalui kuasa hukumnya," jelasnya.
BACA JUGA: Korban Berteriak Minta Pengembalian Uang, Kuasa Hukum Olivia Merespons Begini
Dirinya menjelaskan bahwa uang pengganti yang tidak masuk ke kas daerah tersebut akan disetorkan ke Rekening Penerimaan Lain-lain (RPL) Kejaksaan melalui bank yang telah ditunjuk.
Ia juga menambahkan bahwa penitipan uang ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam tuntutan karena kerugian negara sudah dikembalikan.
"Penitipan uang ini akan diperhitungkan sebagai uang pengganti, yang tentunya juga akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan karena kerugian negara sudah dikembalikan,” ujarnya.
Selain uang, pihaknya juga menyebut telah menyita beberapa barang bukti lain terkait perkara ini, termasuk lahan yang menjadi bagian dari kasus dugaan korupsi.
“Ada beberapa barang bukti lainnya, seperti bukti lahan juga ada yang diamankan,” jelasnya.
Mengenai status tersangka, Fawzal menyebut saat ini ada dua orang yang ditetapkan dan pihaknya kini masih mendalami kemungkinan penambahan tersangka jika ditemukan bukti baru.
“Sampai saat ini masih kami dalami, misalkan ada potensi ke sana, pasti akan kami tindaklanjuti,” ungkapnya.
Dirinya menilai kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut sektor pertambangan dan pajak daerah yang berpotensi merugikan negara sehingga pihaknya akan terus memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku hingga semua aspek pertanggungjawaban tersangka selesai.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
