Secara demografis, jumlah orang Tionghoa di Provinsi Kepulauan Riau sekitar 7,70 persen dari dari total populasi sekitar 2.118.239 jiwa. Meski dari persentase tidak dominan, namun jangan ragukan kiprah Tionghoa di Kepri. Tidak hanya di bidang ekonomi, sejak tahun 2004 kiprah mereka di bidang politik makin diperhitungkan. Hasil pemilu pilkada 2024, tiga kepala daerah dari tujuh kabupaten/kota di Kepri berasal dari etnik Tionghoa, yakni Bupati Natuna Cen Siu Lan, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng dan Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Candra.
Tidak hanya di eksekutif, orang Tionghoa juga berkiprah di legislatif. Dalam pemlu 2024, di semua kabupaten/kota di Kepri dan juga DPRD Provinsi Kepri, ada orang Tionghoa. Sebagai gambaran, anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Tanjungpinang berjumlah lima orang, dua orang di antaranya Tionghoa,yakni Rudy Chua dan Bobby Jayanto. keduanya politisi kawakan Tionghoa di Kepri dan sudah berkiprah di DPRD sejak tahun 2004. Data ini memberikan gambaran betapa kuatnya pengaruh orang Tionghoa di bidang politik.
Pertanyaan besarnya, mengapa orang orang Tionghoa begitu mengakar di Kepri, tidak hanya berpengaruh besar di bidang perekonomian, tetapi juga di bidang politik. Kesejarahan orang Tionghoa di Kepri menarik untuk dibahas. Pasalnya, mereka bukan perantau baru di daerah ini melainkan sudah mengakar ratusan tahun.
Berawal dari Kuli KebunKehadiran Orang Tionghoa di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan, telah berlangsung sejak masa awal jaringan pelayaran Asia Tenggara, bahkan secara tradisional dikaitkan dengan ekspedisi dari Cina. Menurut sumber tertulis dalam sejarah Cina, tahun 1412 sebuah armada Cina di bawah pimpinan Cheng Ho datang untuk pertama kalinya di Pulau Bintan (Hidajat, 1984). Namun, migrasi dalam jumlah besar baru terjadi sekitar 1743 ketika bangsawan Bugis di Riau mendatangkan tenaga kerja Tionghoa dari Cina terutama subetnik Teochiu untuk mengelola perkebunan gambir di Pulau Bintan.(Saumia, 2023).
Pada tahap awal, mereka bekerja sebagai buruh kebun (kuli) di lahan milik elite Bugis dan Melayu. Tahun 1787 Sultan Riau Lingga Johor Pahang, Mahmud Riayat Syah memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau ke Daik Lingga. Ini berdampak pada hijrahnya orang Bugis dan Melayu ke Lingga. Kebun yang ditinggalkan dikelola orang Tionghoa.
Pada abad ke-19, transformasi terjadi ketika sebagian buruh beralih menjadi pengelola dan pemilik kebun. Perdagangan gambir yang dipasarkan ke Singapura, Jawa, hingga Siam membuka ruang akumulasi modal dan memperkuat posisi mereka sebagai pedagang perantara. Komunitas Tionghoa tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga dalam distribusi dan ekspor melalui jaringan kongsi dan pelayaran regional. Usaha gambir memberikan pemasukan signifikan bagi Kesultanan Riau-Lingga dan pemerintah kolonial Belanda, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. (Arman, 2022).
Perubahan politik internal dan eksternal, serta penguasaan lahan dan wilayah antara kelompok Hokkien di Tanjungpinang dan Teochiu di Senggarang, menambah narasi baru mengenai peran mereka sebagai perantara, pemilik tanah, dan kuli di perkebunan lada dan gambir. Pada abad ke-19, pernah terjadi konflik terbuka antara Teochiu dan Hokkien yang disebabkan oleh keberpihakan kolonial Belanda dan perbedaan kepentingan, konflik tersebut dapat diselesaikan dan tidak memengaruhi posisi penting mereka sebagai penggerak utama perekonomian di Tanjungpinang.
Pada tahun 1906-1910, Pusat Keresidenan Riau, Tanjungpinang menjadi kota yang didominasi oleh etnik Tionghoa dengan persentase terbesar di antara kota lain di Indonesia yaitu sebesar 58,86 persen. (Mely G. Tan, 1981). Orang Tionghoa menguasai bidang perekonomian yang didukung pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ibadah dan sekolah untuk orang Tionghoa dibangun yang masih dapat dilihat jejaknya hingga kini. Sejumlah klenteng dan vihara tua tersebar di Kepri, seperti Senggarang di Tanjungpinang, Buru, Tanjungbalai (Karimun), Lingga, Bintan, dan Siantan (Anambas).
Transformasi TionghoaEksistensi orang Tionghoa di Kepri ditopang oleh kemampuan adaptasi sosial, ekonomi, dan kultural. Setelah kemunduran gambir pada akhir abad ke-19, banyak yang beralih ke sektor perdagangan, perkapalan rakyat, pertambangan, hingga jasa di kota-kota seperti Tanjungpinang, Batam, Lingga, Karimun, Siantan, dan Natuna. Mereka juga membangun institusi sosial seperti kelenteng, sekolah, dan organisasi marga yang memperkuat solidaritas internal sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat Melayu dan kelompok etnis lain.
Menarik melihat transformasi historis dari kelompok Tionghoa termasuk di Kepri yang semula mengalami pembatasan politik menjadi aktor strategis dalam demokrasi lokal pasca reformasi 1998. Jika pada masa Orde Baru partisipasi politik etnis Tionghoa dibatasi hanya pada hak memilih tanpa ruang representasi yang memadai, maka era reformasi membuka peluang keterlibatan aktif melalui lembaga legislatif dan jaringan politik lokal. Kehadiran tokoh-tokoh Tionghoa dalam posisi strategis mulai terlihat sejak pemilu 2004. (Darmawan, 2016).
Pemilu 2004, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang dari Tionghoa, yakni Boby Jayanto. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kepri terpilih berasal dari etnik Tionghoa, yakni Hendry Frankim. Begitu juga di DPRD Kepri, ada nama Saptono Mustaqim. Di DPRD Batam ada nama Asmin Patros. Di daerah lainnya di Kepri, juga ada anggota dewan dari etnik Tionghoa.
Ini menunjukkan komunitas ini tidak lagi berada di pinggiran struktur kekuasaan, melainkan telah menjadi bagian integral dari konfigurasi politik daerah. Modal sosial berbasis trust (kepercayaan) yang dibangun melalui jaringan ekonomi, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan turut memperkuat posisi tawar politik mereka dalam sistem demokrasi lokal.
Kiprah politik orang Tionghoa juga tidak dapat dilepaskan dari strategi politik identitas yang bersifat adaptif. Dalam konteks masyarakat kepri yang plural multietnis, partisipasi politik etnis Tionghoa tidak semata berbasis solidaritas etnik, tetapi juga dibangun melalui koalisi lintas kelompok dan penguatan citra sebagai kelompok yang kompeten serta mampu menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, keterlibatan mereka mencerminkan pergeseran dari politik eksklusif menuju politik representatif yang berorientasi pada kepentingan publik. Eksistensi ini sekaligus memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal di Kepulauan Riau tidak lagi didominasi oleh narasi kemelayuan semata, melainkan berkembang dalam kerangka demokrasi multikultural yang lebih inklusif.
Dari segi persentase jumlah, orang Tionghoa di Kepri tidak dominan. Namun, kiprah mereka sebagai penguasa di bidang perekonomian, dan pengaruh yang besar divbidang politik, menjadikan Tionghoa menjadi salahvsatu etnik Utama di Kepri selain Melayu. Besarnya pengaruh Tionghoa memunculkan anekdot. Jumlah mereka mungkin hanya 7-8 persen, namun kekayaannya mencapai 70-80 persen kekayaan orang Kepri. **
