REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU, – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, untuk memastikan implementasi kebijakan pendidikan nasional berjalan efektif. Kegiatan ini dihadiri 180 peserta dari berbagai instansi pada 26-28 Februari 2026.
Kepala BPMP Kalsel, Yuli Haryanto, menyatakan bahwa hasil konsolidasi ini diharapkan dapat menjadi landasan konkret untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di provinsi tersebut pada tahun 2026. Forum ini bertujuan menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun komitmen kolektif para pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam konsolidasi ini, isu strategis yang dibahas meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu melalui rapor pendidikan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Topik lainnya adalah sistem penerimaan murid baru yang berkeadilan, pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, dan penguatan karakter.
Yuli Haryanto menegaskan pentingnya kolaborasi dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas di Kalimantan Selatan. Melalui sidang komisi dan diskusi panel, kegiatan ini menghasilkan rumusan komitmen bersama, masukan kebijakan, serta penguatan jejaring kerja sama.
Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah atas komitmen dan inovasi mereka dalam mendukung program prioritas pendidikan. Penghargaan diserahkan oleh Dr Khamim, Widyaprada Ahli Utama Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang juga membuka acara.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Salah satu penerima penghargaan, Dr Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menekankan pentingnya kerja sama dan sinergitas antara program nasional dengan pemerintah daerah.
