Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa rencana pembentukan beasiswa LPDP Pemprov DKI Jakarta.
Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sedikitnya 100 penerima beasiswa akan diberangkatkan pada tahun depan.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memperluas cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang pendidikan doktoral (S3).
Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi warga Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan tinggi.
Ia memastikan sektor pendidikan di APBD DKI Jakarta tidak akan terdampak meskipun anggaran mengalami pengurangan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pramono menyatakan anggaran untuk berbagai program bantuan pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, hingga program pemutihan ijazah, tidak akan dikurangi.
"Pendidikan tetap menjadi prioritas. Program-program bantuan bagi siswa dan mahasiswa harus tetap berjalan," kata Pramono.
Sementara, untuk menyiasati keterbatasan fiskal, Pramono menginstruksikan jajarannya agar pembangunan sejumlah fasilitas publik dapat dilakukan melalui skema pembiayaan non-APBD.
Menurutnya, langkah ini harus dijalankan dengan prinsip transparansi serta mengedepankan kepercayaan publik.
Ia menilai kolaborasi dan inovasi pembiayaan menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu program prioritas.
Tak hanya itu, Pramono juga berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi warganya. Hal ini ditunjukkan dengan rencana penambahan jumlah sekolah swasta yang menjalankan program pendidikan gratis di ibu kota.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana menyebut Pemprov DKI Jakarta akan menambah 63 sekolah swasta untuk program pendidikan gratis.
"63 akan tambah, sekarang ini kan 2026 jadi 103 jumlahnya, 40 yang awal," katanya.
Dengan rencana penambahan ini, maka total terdapat 103 sekolah swasta yang akan menjalankan program pendidikan gratis bagi siswa Jakarta pada Juli 2026.
