Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah angkat bicara terkait polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan publik, termasuk di kalangan pekerja media.
Ia mengaku banyak menerima pesan singkat yang mempertanyakan program tersebut, terutama terkait tata kelola hingga isu anggaran pendidikan.
Advertisement
“Banyak pesan WA masuk ke gawai saya, terutama dari kawan kawan pekerja media. Ihwal yang paling banyak ditanyakan menyoal isu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih rame diperbincangkan. Wajar saja program ini ramai jadi perhatian publik mengingat jangkauan programnya yang mencapai puluhan juta penerima.”
Menurut Said, program MBG berangkat dari pemikiran Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ia menilai agenda tersebut sebagai langkah mulia dan penting, mengingat angka prevalensi gizi kronis di Indonesia masih cukup tinggi.
“Atas hal ini, saya berpandangan, Presiden Prabowo memiliki pemikiran bahwa kualitas gizi anak anak Indonesia perlu di tingkatkan. Sepemikiran dengan beliau, agenda ini mulia sekaligus penting, sebab rata rata prevalensi gizi kronis anak anak Indonesia masih tinggi, sekitar 19%, artinya setiap 100 kelahiran, 19% diantaranya mengalami gizi kronis. Prosentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus dibawah 10% untuk kategori rendah.”
Ia menambahkan, intervensi gizi melalui school feeding program telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai berhasil.
“Intervensi gizi melalui School Feeding Program seperti MBG ini telah lama dikerjakan oleh banyak negara maju, sebut saja; Tiongkok, Jepang, dan negara negara skandinavia seperti; Finlandia, Norwegia, dan ditiru oleh negara negara berkembang seperti India dan Brazil. Hasilnya cukup sukses.”
