Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud meninjau ulang anggaran mobil dinas mencapai Rp 8,5 miliar. Dede Yusuf mengatakan Pemprov Kaltim harus melihat kondisi ekonomi rakyat saat ini.
"Memang kalau di Permendagri itu kan tidak disebutkan harga ya, disebutkan adalah ukuran cc. Tapi intinya begini. Pemilihan itu berdasarkan kebutuhan, benar. Ada daerah-daerah seperti Papua, itu daerah pegunungan, membutuhkan kendaraan yang taktis, ya kendaraan tempur. Artinya, ya dibutuhkan mesin khusus dan lain-lain," kata Dede mengawali pendapatnya, Jumat (27/2/2026).
Dede Yusuf menyebut dalam Permendagri memang tak dijelaskan dalam bentuk nominal harga. Kendati demikian, ia mengingatkan kepala daerah untuk melihat situasi rakyat saat ini.
"Maka dari itu dalam Permendagrinya, adalah bentuknya jenis cc. Naah, namun tentu, sebagai kepala daerah, kita juga harus melihat kondisi bagaimana perekonomian sebuah daerah, lalu juga kondisi masyarakat jangan sampai menyakiti hati rakyat," ungkapnya.
Ia mengatakan masih banyak pilihan mobil dengan kapasitas mesin 3.000 cc. Waketum Partai Demokrat ini meminta Gubernur Kaltim untuk meninjau ulang anggaran mobil dinas itu.
"Tentunya masih banyak pilihan dan pilihan-pilihan itu harusnya dikonsultasikan terlebih dahulu, terutama kepada DPRD atau kepada Kemendagri karena yang 3.000 cc jenisnya cukup banyak. Yang sesuai dengan kebutuhan untuk dinas dan bekerja," kata Dede.
"Jadi saya sarankan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk meninjau ulang pembelian kendaraan dinas yang mungkin dari sisi harga terlalu berlebihan," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud buka suara soal anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Dia mengatakan pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga marwah Kaltim.
Persoalan anggaran Rp 8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Dilansir Antara, Selasa (24/2), Sri menyebut rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Dia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
(dwr/ygs)
