9.000 ASN Pemprov NTT Terancam Dirumahkan, MBG Dituding Jadi Penyebab 

KUPANG, KOMPAS - Wacana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merumahkan 9.000 aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, menuai penolakan. Sejumlah aparatur sipil negara P3K menuding, kesulitan keuangan yang menjadi alasan itu lantaran program makan bergizi gratis yang menyedot banyak anggaran.

"Gaji ASN (aparatur sipil negara) P3K ini tidak seberapa dan banyak dari kami yang menikmati gaji hanya beberapa bulan,  kemudian pensiun. Mengapa kami yang dikorbankan? Ini sangat miris," kata salah satu ASN P3K di Pemprov NTT yang meminta namanya tidak disebutkan dalam wawancara via telepon pada Jumat (27/2/2026).

Ia menuding, rencana pengurangan jumlah ASN dari sekitar 12.000 orang itu lantaran demi membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat saat ini. "Anak kami makan MBG, tetapi kami orangtuanya yang kehilangan pekerjaan," ujarnya.

Ia juga menuding gaya hidup para elite pemerintah yang seakan tidak peduli dengan kondisi masyarakat. "Coba lihat pejabat, banyak yang bergaya elitis dan boros. Kalau buat acara, maunya mewah," lanjut dia  dengan nada kesal. 

Pegawai ini baru diangkat menjadi ASN P3K tahun 2025 dan mulai menerima gaji pada Juli 2025. Gajinya per bulan Rp 3,3 juta. Saat ini ia mengabdi pada salah satu sekolah di dekat perbatasan Indonesia dan negara Timor Leste.

Sebelumnya, Gubenur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pada tahun 2027, pemerintah akan mengetatkan anggaran. Pengeluaran anggaran untuk belanja pegawai dibatasi 30 persen. Selebihnya untuk anggaran pembangunan.

Dengan diberlakukannya kebijakan itu, sekitar 9.000 ASN P3K akan dirumahkan dari total 12.000 orang saat ini. ASN P3K diangkat berdasarkan keputusan gubernur. Masa bakti mereka akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta mempertimbangkan berbagai hal seperti kondisi keuangan daerah.

Menurut Melki, sapaan Melkiades, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT sekitar Rp 5 triliun. Saat ini, lebih kurang 60 persen di antaranya digunakan untuk belanja pegawai. Postur anggaran seperti ini tidak sehat karena belanja pembangunan lebih kecil dibandingkan belanja pegawai.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov NTT memiliki kewajiban untuk membayar hutang pinjaman ke pemerintah pusat sekitar Rp 250 miliar per tahun. Angka ini menggerus keuangan daerah. Ketergantungan pada transfer pemerintah pusat juga ikut menjadi penyebab minimnya ruang fiskal di daerah.

Ia mendorong ASN agar berwirausaha dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Untuk modal, bisa menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun ini, alokasi KUR ke NTT sekitar Rp 3 triliun. Alokasi itu bisa ditambahkan lagi.

Di sisi lain, dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusabius S Niron mempertanyakan opsi pengurangan jumlah ASN P3K. "Kalau mau dirumahkan, mengapa tahun lalu mereka diangkat?" ujarnya.

Tahun lalu, semua ASN P3K di bawah Provinsi NTT diundang ke Kupang untuk menerima surat keputusan pengangkatan mereka. Ada yang masih muda, belum berkeluarga, hingga ada yang sudah memiliki cucu.

Menurut Niron, Pemprov NTT harus mencari cara untuk menambal kekurangan anggaran. Terlebih, Melki yang merupakan bagian dari koalisi politik penguasa di pusat, pasti memiliki banyak jalur. Melki merupakan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, partai pendukung pemerintah. 

"Sebab, jika dipaksakan untuk merumahkan 9.000 ASN P3K, itu berdampak besar pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik di daerah. Pemerintah harus menghitung betul kondisi ini," kata Niron.