Membaca Pola Geopolitik Barat: Dari Meriam ke Sistem, Menjajah Tanpa Senjata (1)

Di panggung politik internasional, jarang ada kebijakan luar negeri yang benar-benar altruistik. Setiap negara besar bergerak karena kepentingannya dengan cara terbuka atau terselubung, lembut atau halus, memaksa atau memanipulasi bahasa.

Dalam konteks Barat, terutama Amerika Serikat (AS), kepentingan itu relatif konsisten sejak akhir Perang Dunia II. Yaitu menjaga akses energi global, dolar sebagai senjata, mengindoktrinasikan sistem dan tekonologi, dan memastikan keamanan sekutu strategisnya: Israel. AS menjaga negara yang berada dalam pengaruhnya, tetap berada dalam radar kekuasaan ekonomi politiknya. Dan ini memakan biaya.

Dari perspektif geopolitik, Timur Tengah terjaga sebagai kawasan konflik dengan AS sebagai wasit sekaligus pemainnya. Ini karena Tim-Teng merupakan pusat produksi energi fosil dunia. Sekitar 48% cadangan minyak terbukti berada di kawasan ini. Selat Hormuz saja dilalui hampir sepertiga perdagangan minyak dunia setiap hari. Maka gangguan kecil di kawasan itu bisa mengguncang harga energi global dan memicu inflasi berantai lintas benua.

Ketergantungan inilah yang hendak dikurangi bahkan dinihilkan Partai Demokrat sehingga mereka mempropagandakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan istilah green economy. Sepantasnya kita waspada dengan konsep dan indoktrinasinya sehingga tidak lagi-lagi teperangkap.

Dalam lanskap seperti ini, sebenarnya terdapat satu pola berulang dalam berbagai intervensi dan infiltrasi Barat di berbagai belahan dunia. Kami menyebutnya pola ITS: Isu-Tema/Agenda-Skema. Isu adalah pintu masuk. Tema adalah legitimasi moral dan politik, yang katanya berbasis akademis. Skema adalah tujuan strategis jangka panjang atau kavling-kavling sumberdaya alam/SDA (geoekonomi).

Dan agaknya, pola tersebut berulang serta muncul berkali-kali di panggung global. Kalaupun terjadi perubahan, hal itu karena karakter pemilik hegemoni yang berubah-ubah. Perhatikan isu Build Cack Better World era Joe Biden dengan isu MAGA di era Trump. Mereka, tokoh-tokoh Republik dan Demokrat ribut serta saling menghina. Tapi isunya tetap sama: menjaga dan memelihara AS sebagai penguasa tunggal dunia dengan dukungan utama Uni Eropa.

Pasca-serangan 11 September 2001 di Gedung Kembar, New York, publik global menyaksikan invasi militer Barat pimpinan AS ke Afghanistan (2001-2021) bertajuk Perang Melawan Teror (War on Terror) alias WoT. Narasinya tegas: menghancurkan Al-Qaeda dan menggulingkan Taliban.

Kala itu, dunia bersimpati. Solidaritas global menguat. WoT menjadi program global. Padahal yang diperangi sebenarnya Islam, sebagaimana Samuel P. Huntington memposisikan analisanya. Lalu isu itu diikuti dengan kajian "Mengapa Negara Gagal" karya Daron Acemoglu (2012).

Tapi, AS angkat kaki dari Afghanistan pada 2021. Taliban pun menampuk kekuasaan. Biayanya berapa? Menurut proyek Costs of War dari Brown University, lebih dari USD 2 triliun. Ini belum termasuk biaya supervisi, pemeliharaan peralatan, perawatan veteran jangka panjang dan lainnya. Sementara biaya memerangi Irak dan menangkap Saddam Husein mencapai USD 3 triliun. Siapa yang diuntungkan dengan biaya sebesar itu?

Secara geografis, Afghanistan berada di simpul Asia Tengah berdekatan dengan Iran, Pakistan, China, dan Rusia.

Pola ITS yang bisa dibaca di Afghanistan adalah—isunya: terorisme global yang sebenarnya memerangi Islam; tema/agendanya: perang melawan teror dan penyerbuan militer; dan skemanya: pengaruh militer di kawasan strategis Eurasia dan kavling-kavling SDA. Pola ini mampu membuka sekat dan penghambat mencari tahu siapa yang sesungguhnya mendapatkan nikmat atas perang.

Namun, hasil akhirnya menunjukkan bahwa intervensi militer mahal tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas serta benefit bagi masyarakat AS. Di Afghanistan bahkan dianggap merugi, namun AS tak pernah mengakuinya secara terbuka. Kenapa merugi? Karena cadangan minyak di Laut Kaspia gagal disedot.

Invasi militer Barat ke Irak pada 19-20 Maret tahun 2003 dibungkus isu senjata pemusnah massal (Weapon Mass Destruction/WMD). Dunia dihadapkan pada narasi ancaman global. Tapi, setelah rezim Saddam Hussein tumbang, tidak ditemukan bukti signifikan adanya WMD. Irak terlanjur porak-poranda.

Dunia diam seakan membisu, seperti serangan militer AS ke Venezuela dan menangkap Nioclas Maduro pada 3 Januari 2026. Tapi sebagaimana National Defense Strategy of USA 2008, AS tahu bahwa "delapan musuh"-nya tetap membangun pertahanan. Sementara negara lain mendapat pembelajaran mendalam, bagaimana AS konsisten menerapkan multiple suitable standard dan munafik ekstrim.

Secara geopolitik, Irak memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia. Setelah perang, kontrak-kontrak migas terbuka bagi perusahaan internasional (kavling-kavling SDA). Biaya perang Irak bagi AS diperkirakan USD 3 triliun. Ribuan tentara tewas, ratusan ribu warga sipil menjadi korban. Hingga hari ini, kawasan tersebut belum sepenuhnya stabil.

Stiglitz menuliskannya dalam "The Three Trillion Dollar War", 2008. Korporasi yang menikmati keuntungan adalah Halliburton melalui Kellog Brown yang menerima kontrak bermiliaran dolar AS. Demikian juga sejumlah perusahaan minyaknya, termasuk Carlyle dan jejaring perusahaan dinasti Bush. Indeks Dow Jones selama perang membaik.

Pada titik ini kita mendapatkan tema: perang untuk damai, damai untuk perang. Lalu perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Jika menggunakan rumus persamaan, maka yang didapat adalah damai untuk ekonomi, ekonomi untuk damai. Lalu, kenapa kenyataannya selalu perang untuk ekonomi?

Lagi-lagi, pola ITS terlihat jelas di Irak—isu: ancaman WMD; tema: penyerbuan militer, demokratisasi dan demi keamanan global; skema: rekonstruksi politik dan pembukaan sektor energi.

Bagaimana implementasi pola ITS di Libya?

(Bersambung ke Bag-2)