TANA TORAJA, FAJAR – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulsel melayangkan tantangan dialog terbuka kepada Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg.
Tantangan ini berkaitan dengan rencana proyek Geothermal di Kecamatan Bittuang. EW-LMND menilai proyek itu berdampak buruk bagi masyarakat lokal.
Tantangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Bupati, tetapi juga kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Dinas Lingkungan Hidup Tana Toraja.
Berdasarkan pamflet digital bertajuk “Suara Rakyat vs Ambisi Investasi, Bedah Tuntas Proyek Geothermal” yang dirilis LMND, mereka membuka ruang debat mulai tanggal 27 hingga 28 Februari 2026.
Ketua EW-LMND Sulsel, Adry Fadhli, menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian organisasi mereka, kehadiran pertambangan dalam bentuk apa pun di wilayah Toraja dianggap tidak tepat.
“Apapun pertambangan di Toraja sangat tidak tepat. Kami sudah memiliki kajiannya,” ujar Adry kepada harian.fajar.co.id, Jumat (27/2/2026).
Adry mengungkapkan, pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi melalui akun media sosial resmi pemerintah setempat, namun hingga kini belum mendapatkan respons.
Ia menegaskan pihaknya bersedia menunggu jawaban para pemangku kebijakan hingga awal Maret 2026.
“Segala upaya sudah kami coba namun belum ada respons. Kami menunggu mereka, bahkan siap menunggu hingga awal Maret jika diperlukan,” tuturnya.
Lebih lanjut, LMND Sulsel menyatakan kesiapan untuk melakukan debat terbuka, baik secara daring (online) maupun luring (offline).
Adry juga menyindir sikap kepala daerah yang dianggap hanya mendekati masyarakat saat masa kampanye.
“Mau online atau offline ayo, tinggal jadwalkan waktunya. Jangan hanya waktu kampanye saja menemui masyarakat, ketika sudah terpilih malah enggan,” tegas Adry.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten dan DPRD memiliki andil besar dalam menentukan kelanjutan proyek tersebut melalui kewenangan administratif dan politis. Bukan sekadar urusan pemerintah pusat atau kementerian.
Terlebih, masyarakat adat setempat secara tegas telah menolak rencana proyek tersebut melalui musyawarah adat.
“Masyarakat sudah musyawarah adat dan ada hasilnya (penolakan). Jangan sampai ada upaya-upaya lain yang justru tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, harian.fajar.co.id telah berupaya mengonfirmasi tantangan dialog ini kepada Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg. Namun, hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban. (*)
