Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG), dengan 24.122 SPPG yang tersebar di Tanah Air.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, sebanyak 93% dari total anggaran lembaga tersebut disalurkan langsung ke SPPG di Indonesia. Dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun beredar langsung di daerah.
“Kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah [pemda],” kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (27/2/2026).
BGN mencatat hingga saat ini, uang yang telah beredar di berbagai daerah mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Dadan menilai perputaran dana tersebut menjadi penggerak roda ekonomi karena mendorong pemerataan di Indonesia.
Lebih lanjut, Dadan menuturkan, jumlah SPPG yang beroperasi di suatu daerah juga menentukan besaran dana yang beredar di wilayah tersebut. Menurutnya, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, maka semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.
Sejalan dengan itu, Dadan menyebut penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi pondasi utama membangun organisasi yang kokoh dan berkelanjutan. Menurutnya, investasi pada SDM bersifat visioner dan berjangka panjang.
Baca Juga
- Celios Hitung Potensi Kerugian Capai Rp1,75 Triliun per Pekan dari Makanan MBG yang Terbuang
- BGN Gelontorkan Insentif Rp6 Juta per Hari untuk SPPG, Ada 24.000 Dapur MBG
- Didorong MBG, Belanja Pemerintah Tumbuh 25,7% Pada Januari 2026
BGN optimistis melalui penguatan kapasitas dan tata kelola SDM yang berkelanjutan, jangkauan layanan dapat terus diperluas dengan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga. Menurutnya, investasi pada manusia bukan hanya strategi organisasi, melainkan pondasi keberlanjutan bangsa.
Lebih lanjut, Dadan menilai kebijakan anggaran yang langsung menyentuh daerah tanpa melalui Pemda juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal.
Dalam program MBG, jelas Dadan, produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN sehingga menciptakan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha daerah.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.
Dia bahkan mengklaim kenaikan serapan produksi berdampak pada peningkatan nilai tukar petani (NTP).
Dadan menuturkan, rata-rata NTP saat ini mencapai 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102. Jika NTP berada pada kisaran 100–102, hasil produksi petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup. Namun pada level 125, terdapat ruang 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Saya yakin dengan program MBG ini, nilai tukar petani akan bisa naik hingga 150,” pungkasnya.
