Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengkritik kinerja sistem digital perpajakan Coretax yang dinilainya belum berfungsi optimal, meskipun telah menelan biaya besar.
Luhut mengaku telah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menilai terdapat persoalan serius dalam implementasi sistem digitalisasi perpajakan tersebut.
“Saya beritahu sama Menteri Keuangan, tidak bisa coretax-corrtax mu itu. Kita beli coretax mahal berapa tahun tidak jalan,” kata Luhut dalam acara Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045, dikutip Jumat (27/2/2026).
Baca Juga: Deadline 31 Maret Mendekat, Ini Cara Lapor SPT di Coretax
Alih-alih mengandalkan Coretax, Luhut mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Melalui transformasi ini, sistem data nasional diharapkan semakin terintegrasi dan transparan, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan informasi aset maupun aktivitas ekonomi.
Menurut Luhut, integrasi data lintas sektor akan menghubungkan berbagai informasi penting, mulai dari kepemilikan kendaraan, saham, hingga laporan harta pejabat dan masyarakat.
“Jadi enggak ada lagi di sosmed bilang, wah Luhut punya harta Rp271 triliun, banyak juga sih. Tidak bisa lagi orang bilang, atau saya sembunyikan diri, kalau saya katanya punya saham, misalnya di TOBA tidak bisa lagi,” jelas dia.
Meski demikian, Luhut juga mengingatkan adanya konsekuensi terhadap aspek privasi. Ia mencontohkan praktik pemantauan berbasis teknologi di sejumlah negara yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih dini melalui analisis data otomatis.
Baca Juga: Luhut: Digitalisasi dan AI Bisa Dongkrak Rasio Pajak RI Hingga 14%
“Kalau saya akan melantur sedikit, kenapa di Cina misalnya Anda baca jenderalnya yang diberhentikan, iu terbaca bahwa jenderalnya akan melakukan ini-itu ada pre-emptive,” kata dia.
