Wacana pemberhentian 9.000 aparatur sipil negara kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemprov Nusa Tenggara Timur rawan memicu gejolak ekonomi, sosial, keamanan, dan politik di daerah. Beberapa kalangan menuding wacana ini sebagai buntut dari pengurangan dana transfer daerah hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis
Sarah Lery Mboeik, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal NTT, Jumat (27/2/2026), urun saran menyikapi polemik ini. Sarah mendorong pemda bersama masyarakat mengktitisi wacana itu.
Menurut dia, wacana itu mengindikasikan ada sentralisasi kekuasaan di tingkat pusat. Otonomi daerah yang menjadi salah satu semangat pascareformasi kini tidak lagi berjalan.
Pemerintah pusat, kata dia, cenderung menguasai anggaran. Sementara pemerintah daerah terkesan mengemis anggaran ke pemerintah pusat. Daerah kini sangat bergantung pada pusat.
”Pemerintah pusat jangan kasih parang dan pisau untuk rakyat berhadapan dengan pemerintah daerah," kata dia.
Di sisi lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur berharap, isu tentang nasib 9.000 ASN kategori PPPK tidak terjadi. Ia meminta ASN PPPK terus semangat bekerja. Saat ini, lebih dari separuh jumlah itu adalah guru.
"(Bila terjadi) benar-benar ironi. Negara mengurus soal makan yang memang penting, tetapi melupakan asupan ke “otak”, yakni para pendidik yang mencerdaskan anak bangsa. Tanpa guru yang sejahtera dan terlindungi, kebijakan pemenuhan gizi pun kehilangan makna jangka panjang," Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur Maksimus Masan Kian.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI-Perjuangan Nelson Obed Matara mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan Pemprov NTT terkait langkah tersebut. Bagi dia, merumahkan PPPK bukan pilihan yang bijak.
”Yang perlu dilakukan adalah menghilangkan kegiatan seremonial, seperti peresmian NTT Mart yang menghabiskan anggaran hingga ratusan juta. Juga kegiatan balap sepeda yang tidak besar manfaatnya terasa di masyarakat,” kata dia.
Serial Artikel
Gubernur NTT Minta Data ASN yang Sering Terlambat dan Malas Berkantor
Di NTT, ada ASN yang tidak berkantor selama satu tahun lebih, tetapi tetap menerima gaji dan kenaikan tunjangan.
Terkait wacana itu, para ASN PPPK menolaknya. "Gaji ASN PPPK ini tidak seberapa, dan banyak dari kami yang menikmati gaji hanya beberapa bulan, kemudian pensiun. Mengapa kami yang dikorbankan? Ini sangat miris," kata salah satu ASN PPPK di Pemprov NTT yang meminta namanya tidak disebutkan dalam wawancara via telepon pada Jumat (27/2/2026) pagi.
Ia menuding, rencana pengurangan jumlah ASN dari sedikitnya 12.000 orang itu lantaran demi membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat saat ini.
"Anak kami makan MBG tapi kami orangtuanya yang kehilangan pekerjaan," ucapnya.
Ia juga menuding gaya hidup para elit pemerintah yang seakan tidak peduli dengan kondisi masyarakat. "Coba lihat pejabat, banyak yang bergaya elitis dan boros. Kalau buat acara, maunya mewah," lanjut dia dengan nada kesal.
Pegawai ini baru diangkat menjadi ASN PPPK tahun 2025, dan mulai menerima gaji pada Juli 2025. Gaji per bulan Rp 3,3 juta. Saat ini ia mengabdi pada salah satu sekolah dekat perbatasan Indonesia dan negara Timor Leste.
Dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusabius S Niron juga mempertanyakan wacana pengurangan jumlah ASN PPPK.
"Kalau mau dirumahkan, mengapa tahun lalu mereka diangkat?" ujarnya.
Tahun lalu, semua ASN PPPK di bawah Provinsi NTT diundang ke Kupang untuk menerima surat keputusan pengangkatan mereka. Ada yang masih muda, belum berkeluarga, hingga ada yang sudah memiliki cucu.
Menurut Niron, Pemprov NTT harus mencari cara untuk menambal kekurangan anggaran. Terlebih, Melki yang merupakan bagian dari koalisi politik penguasa di pusat, pasti memiliki banyak jalur. Melki merupakan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
"Sebab jika dipaksakan merumahkan 9.000 ASN PPPK, itu berdampak besar pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik di daerah. Pemerintah harus menghitung betul kondisi ini," ucap Niron.
Sebelumnya, Gubenur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pada tahun 2027, pemerintah akan memberlakukan pengetatan anggaran. Pengeluaran anggaran untuk belanja pegawai dibatasi 30 persen. Selebihnya untuk anggaran pembangunan.
Dengan diberlakukannya kebijakan itu, sekitar 9.000 ASN PPPK akan dirumahkan dari total 12.000 orang saat ini. ASN PPPK diangkat berdasarkan keputusan gubernur. Masa bakti mereka akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta mempertimbangkan berbagai hal seperti kondisi keuangan daerah.
Menurut Melki, sapaan Melkiades, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT sekitar Rp 5 triliun. Saat ini, lebih kurang 60 persen digunakan untuk belanja pegawai. Postur anggaran seperti ini tidak sehat sebab belanja pembangunan lebih kecil dibandingkan belanja pegawai.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov NTT memiliki kewajiban untuk membayar hutang pinjaman ke pemerintah pusat sekitar Rp 250 miliar per tahun. Angka ini menggerus keuangan daerah. Ketergantungan pada transfer pemerintah pusat juga ikut menjadi penyebab minimnya ruang fiskal di daerah.
Ia mendorong ASN agar berwirausaha dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Untuk modal, bisa menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat. Tahun ini, alokasi KUR ke NTT sekitar Rp 3 triliun. Alokasi itu bisa ditambahkan lagi.
Serial Artikel
9.000 PPPK Pemprov NTT Terancam Dirumahkan, MBG Dituding Jadi Penyebab
Aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, menolak langkah itu. Mereka balik menuduh elite pejabat pemerintahan boros.
