Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan tenaga kerja nasional. Langkah tersebut juga berkaitan dengan berbagai pembahasan dalam kerja sama perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia.
"Ya pertama tentu kita sedang menyusun undang-undang naker yang baru," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kemnaker, Jumat (27/2/2026).
Pembahasan regulasi tersebut mencakup berbagai isu penting, termasuk pengaturan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Topik tersebut muncul dalam diskusi terkait kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Sejumlah poin dalam kerja sama tersebut disebut mencakup aspek ketenagakerjaan yang perlu ditindaklanjuti melalui regulasi nasional.
Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Pemerintah memastikan proses penyusunan aturan akan dilakukan melalui mekanisme legislasi yang berlaku. Regulasi baru tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus melindungi pekerja.
Pemerintah juga menilai pembaruan aturan ketenagakerjaan penting untuk menyesuaikan dinamika pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
"Jadi nanti itu akan masuk di dalam undang-undang naker yang baru," kata Airlangga.
(fys/wur) Add as a preferred
source on Google
