FAJAR, MAKASSAR – Upaya penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung terus dimatangkan Pemerintah Kota Makassar. Sebelum resmi dikelola oleh Perumda Pasar Makassar Raya, Pemkot memilih duduk bersama aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Langkah konkret ditempuh melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti.
Turut hadir Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar Makassar Raya.
Munafri menegaskan, pertemuan ini bertujuan menyatukan persepsi terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo agar dapat berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.
“Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung,” jelasnya.
Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang. Dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian agar tidak muncul persoalan baru di kemudian hari.
Menurutnya, sebagai aset milik pemerintah daerah, pengelolaan Pasar Butung harus memiliki dasar administrasi dan hukum yang kuat.
“Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak,” ujarnya. (*/)
