Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menjelang pelaksanaan Munas Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) tahun 2026, tensi politik internal organisasi kian meninggi.
Agenda utama memilih Ketua Umum masa bakti 2026–2030 justru berubah menjadi polemik besar akibat rangkaian keputusan yang dinilai menyimpang dari aturan organisasi. Inti gejolak bermula dari dugaan pemaksaan pencalonan l Maman Abdurrahman sebagai kandidat Ketua Umum.
Sejumlah Pengprov yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) menilai pencalonan tersebut tidak memenuhi ketentuan AD/ART PP KBI, termasuk persyaratan minimal pengalaman dua tahun sebagai pengurus.
Kritik semakin keras ketika Forum Silatnas menyoroti proses pembentukan Tim Penjaringan dan Panitia Munas yang dianggap cacat prosedur.
Mereka menyebut keputusan tersebut dipaksakan oleh Ketua Umum PP KBI, Ngatino Ngatino, yang diduga bertindak atas dorongan Ketua Dewan Pembina, Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto, yang juga memimpin PB Wushu Indonesia.
Seorang anggota Forum Silatnas yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa langkah Ngatino terkesan mengikuti instruksi Airlangga, mengingat posisinya sebagai Sekjen di PB Wushu Indonesia.
“Pencalonan MAR (Maman Abdurrahman) diduga dipaksakan oleh Ketum PP KBI karena perintah Ketua Dewan Pembina Airlangga Hartarto (AH) yang juga menjabat sebagai Ketum PBWI, begitu juga Ngatino yang merupakan Sekjen PB WI,” ungkap seorang anggota Forum Silaturahmi Nasional Pengprov Kick Boxing Indonesia.
25 Pengprov Resmi Tolak Pencalonan Maman Abdurrahman
Dari total 34 Pengprov Kick Boxing, sudah 25 Pengprov yang menyatakan menolak pencalonan Maman Abdurrahman. Bahkan dua Pengprov lain disebut sedang dalam proses bergabung. Menurut forum, hanya tujuh Pengprov yang masih berada di kubu pendukung.
Penolakan disampaikan melalui pertemuan bertajuk “Kembalikan Organisasi Kick Boxing Indonesia Sesuai Marwah AD/ART” yang digelar awal Februari 2026 di Jakarta Jakarta. Dalam forum itu ditegaskan bahwa kedaulatan organisasi harus dijaga dari intervensi pihak mana pun.
Selain menolak pencalonan Maman Abdurrahman, Forum Silatnas mendesak pembatalan SK Panitia Munas yang dinilai terlalu sentralistik dan tidak mewakili kepengurusan nasional. Mereka meminta Munas 2026 digelar secara demokratis sesuai AD/ART PP KBI.
Surat Penundaan Munas Memicu Polemik Baru
Situasi semakin keruh ketika mendadak muncul surat penundaan Munas yang ditandatangani Adrie Yani Mandey, Wasekjen PP KBI, tertanggal 25 Februari 2026. Belum ada keterangan resmi terkait alasan penundaan maupun batas waktu pelaksanaan berikutnya.
Forum Silatnas langsung menolak surat tersebut. Mereka menilai surat itu tidak sah karena:
• diterbitkan tanpa rapat resmi Pengurus Pusat,
• tidak ditandatangani Sekjen yang masih aktif,
• tidak disertai dasar pengambilan keputusan sesuai AD/ART.
Menurut perwakilan Forum Silatnas, seharusnya setiap keputusan strategis diawali rapat resmi yang menghasilkan notulen serta daftar pengurus yang hadir.
Konflik Berpotensi Berujung Munaslub
Dengan tidak adanya titik temu antara kubu Forum Silatnas dan pimpinan PP KBI, ketegangan menjelang Munas diperkirakan semakin meruncing.
Forum Silatnas yang kini didukung mayoritas Pengprov telah menyiapkan opsi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bila situasi tidak kunjung diselesaikan secara konstitusional.
Mereka menegaskan bahwa Munas PP KBI 2026 harus kembali pada prinsip dasar: mematuhi AD/ART, menjunjung integritas organisasi, dan menghindari segala bentuk intervensi politik atau kepentingan pribadi.
