Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 berfokus untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program ini menitikberatkan pada penguatan keterampilan teknis (hard skills) maupun nonteknis (soft skills) agar lulusan siap memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program tersebut diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh rangkaian pelatihannya disediakan secara gratis oleh pemerintah.
“Hari ini pemerintah meluncurkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 yang telah diinisiasi Kemnaker. Program ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja bagi peserta agar siap bekerja atau berwirausaha,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 direncanakan berlangsung dalam tiga gelombang pelatihan. Setiap gelombang akan diikuti sekitar 20 ribu peserta dengan total target mencapai sekitar 70 ribu peserta sepanjang tahun.
Pelatihan akan dilaksanakan di 33 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta Satuan Pelayanan Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Menurut Airlangga, program ini juga dirancang untuk memberikan kesempatan skilling, upskilling, dan reskilling bagi masyarakat. Kurikulum pelatihan disusun dengan prinsip link and match agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
"Pendekatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi relevan, adaptif, dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja (demand driven)," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menjelaskan bahwa program ini terbuka bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang memenuhi persyaratan, antara lain berusia minimal 17 tahun, memiliki akun pada platform SiapKerja, dan merupakan lulusan dalam tiga tahun terakhir.
"Pendaftaran peserta dapat dilakukan dengan mengakses portal resmi yaitu skillhub.kemnaker.go.id.," kata Airlangga.
Dengan mengikuti program tersebut, kata Airlangga, peserta akan mendapatkan fasilitas seperti bantuan transportasi Rp20 ribu per hari, iuran JKK dan JKM, sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi BNSP.
"Khusus untuk peserta dari luar kota dapat difasilitasi asrama pada pelatihan tertentu," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah lulusan SMA dan SMK pada tahun ajaran 2024/2025 mencapai sekitar 3,28 juta orang.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan lulusan SMA menyumbang sekitar 31,05 juta pekerja atau 20,99 persen dari total tenaga kerja nasional. Adapun lulusan SMK berkontribusi sekitar 20,80 juta pekerja atau 14 persen. Jika digabungkan, keduanya menyumbang sekitar 35 persen dari total pekerja di Indonesia.
Pelatihan yang tersedia mencakup berbagai bidang, antara lain teknologi informasi dan komunikasi, bisnis dan manajemen, pariwisata, otomotif, konstruksi, tata busana, pemasaran digital, keamanan siber, hingga instalasi panel surya dan kendaraan listrik.
Selain itu, terdapat pula pelatihan prioritas pemerintah seperti program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara keseluruhan terdapat lebih dari 820 kelas pelatihan yang mencakup 31 kejuruan. Pelatihan akan dilaksanakan secara luring, daring, maupun hybrid.
Airlangga berharap pelaksanaan program ini dapat melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga balai pelatihan milik kementerian lain, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.
Ia menilai tata kelola pelatihan vokasi secara nasional dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan.
“Tentu kami mengapresiasi Kemnaker dan semoga para pelajar SMA/SMK bisa mengikuti program yang memperpendek jarak antara pendidikan dengan lapangan kerja. Program ini juga akan terus didorong dan disempurnakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” pungkas Menko Airlangga.
Editor: Redaktur TVRINews
