FAJAR, MAKASSAR – Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Idrus Marham menegaskan agar masyarakat melaporkan jika ada menu MBG yang didistribusikan dan tidak sesuai dengan unsur pemenuhan gizi.
Dia menegaskan, silakan masyarakat menyampaikan keluhan berdasarkan bukti-bukti yang ada di lapangan. Jika memang tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah melalui Partai Golkar.
“Jadi tunjukkan bukti-bukti siapa yang menyeleweng, menyimpang. Kalau ada data dan faktanya sampaikan kepada saya. Selalu Wakil Ketua Golkar, saya akan menyampaikan supaya jadi bahan evaluasi,” ujarnya, Jumat, 28 Februari.
Lebih lanjut dia menyampaikan, hal ini tidak berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Ini lebih pada tataran pelaksanaannya saja di lapangan.
Sehingga, dia menegaskan dalam hal kebijakan sudah tidak ada yang keliru. hanya saja, memungkinkan ada tindakan nakal yang dilakukan oleh oknum dalam proses pelaksanaannya.
“Ketika kita bicara pada takaran kebijakan Presiden, di situ muncul kebijakannya MBG. Penting, jadi ini perlu, iya kan. Kebutuhan dan lain sebagainya. Tetapi di tataran pelaksanaan, itu yang perlu kita lihat. Ini bukan persoalan kebijakan, tetapi pelaksanaan,” lanjutnya.
Dia juga menyampaikan, sampai saat ii dirinya belum melakukan monitor terhadap dapur-dapur MBG yang dimiliki oleh kader Golkar. Namun begitu, dia menegaskan bahwa Golkar mendorong MBG sebagai sarana menciptakan entrepreneur baru, bukan meraup keuntungan secara brutal.
“Sampai ada saat ini saya belum monitor itu persoalan. Malah sebenarnya, lebih jauh Golkar mendorong MBG itu dijadikan momentum untuk menciptakan entrepreneurship di masyarakat,” tuturnya.
Sebab menurutnya, dengan melibatkan masyarakat dalam program , secara tidak langsung sudah memberikan edukasi bahwa masyarakat juga bisa menjadi pengusaha dan memulai dari hal-hal yang kecil.
“Misalnya masyarakat kita libatkan dan di situ menjadi pelaku. Sehingga mereka belajar bagaimana memulai dari yang kecil-kecil itu,” tutupnya. (wid)
