REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Momentum Ramadhan 2026 menjadi panggung sinergi besar antara penjagaan daya beli masyarakat, pengawasan mutu pangan, hingga stabilitas pasokan kebutuhan pokok di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa bulan suci ini harus menjadi pemantik perputaran ekonomi lokal. Saat menyerahkan bantuan sosial di Kota Bogor, Jumat, AHY menyoroti pentingnya memberikan atensi khusus agar konsumsi masyarakat tetap terjaga, yang pada gilirannya akan menghidupkan napas para pelaku UMKM menjelang Idulfitri.
- Misteri Munculnya Sungai Berair Jernih di Lokasi Longsor Cisarua Bandung Barat
- Ditanya Eks Wamenlu Apakah Tentara Indonesia Pakai Helm Biru di Gaza? Ini Jawaban Kadispenad
- MR DIY Resmikan Flagship Store ke-2 di Bekasi, Hadirkan 18 Ribu Produk di Gerai
Kota Bogor sendiri dipandang sebagai prototipe wilayah dengan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang strategis. Dengan daya tarik seperti Kebun Raya dan Istana Kepresidenan, kenyamanan kota serta kelancaran mobilitas menjadi kunci untuk menarik minat kunjungan publik.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memastikan bahwa penguatan tata kelola kota terus dipacu demi mendukung aktivitas ekonomi warga agar semakin produktif dan nyaman selama masa Ramadhan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Namun, geliat ekonomi yang meningkat tentu harus dibarengi dengan jaminan keamanan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah preventif melalui Gerakan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu di Pasar (Gempur Pasar).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan setempat, Siswandoyo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen daerah untuk memastikan bahan pangan di pasar tradisional memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
Dalam operasi terpadu tersebut, berbagai instansi turun tangan melakukan pengujian laboratorium secara langsung. Dinas Kesehatan melakukan uji cepat untuk mendeteksi kandungan berbahaya seperti formalin dan boraks pada pangan olahan, sementara Dinas Pertanian serta Satpol PP mengawasi mutu hasil tani dan ketertiban pasar.
Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa rasa khawatir terhadap risiko kesehatan dari pangan yang tidak layak edar.
Melengkapi penjagaan dari sisi keamanan, aspek ketersediaan dan keterjangkauan harga juga menjadi prioritas utama di wilayah barat Indonesia. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mulai mengintensifkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta MinyaKita.
