Bogor (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya terus dilakukan.
“Secara khusus kami melakukan update progres dan evaluasi satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Sumatera, baik Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat,” kata AHY di Bogor, Jumat.
Ia mengatakan kondisi di ketiga provinsi tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan periode awal pascabencana.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 23 Februari 2026, seluruh 38 ruas jalan nasional dan 17 jembatan nasional yang terdampak di Aceh telah beroperasi secara fungsional.
Di Sumatera Utara, seluruh 30 jalan nasional dan lima jembatan nasional yang terdampak juga telah kembali beroperasi fungsional. Sementara di Sumatera Barat, seluruh 31 jalan nasional dan 13 jembatan nasional yang terdampak telah dapat digunakan kembali.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pemulihan jaringan listrik dan layanan telekomunikasi juga menunjukkan tren positif.
Seluruh base transceiver station (BTS) yang terdampak di tiga provinsi telah kembali berfungsi, sementara pasokan listrik di Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya dan di Aceh serta Sumatera Utara tinggal dalam tahap penyelesaian akhir.
Menurut AHY, pemerintah terus fokus pada pembangunan kembali infrastruktur dasar guna memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita memang fokus pada perkuatan atau pembangunan kembali infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, termasuk sanitasi, suplai air bersih, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit,” ujarnya.
Selain infrastruktur publik, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi warga terdampak agar tidak lagi tinggal di pengungsian.
Sebelumnya, pemerintah melalui Satgas PRR telah mencatat sebanyak 25 ribu unit rumah terdampak bencana hidrometeorologi sudah terverifikasi.
Pemerintah juga menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat terdampak yang didasarkan pada tingkat kerusakan rumah, yaitu sebesar Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang.
AHY menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan proses berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita berharap semakin banyak perumahan yang dibangun supaya tidak ada lagi yang berada di pengungsian,” ucapnya.
Menurut dia, percepatan pemulihan infrastruktur dasar penting untuk mengembalikan mobilitas masyarakat serta mendorong pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Pemerintah, lanjut AHY, akan terus memantau perkembangan di lapangan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat selesai sesuai target serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Baca juga: AHY: Pemerintah pastikan kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik
Baca juga: Bappenas: Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua jadi prioritas
Baca juga: Koster minta bantuan Luhut agar Bali dapat insentif buat infrastruktur
“Secara khusus kami melakukan update progres dan evaluasi satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Sumatera, baik Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat,” kata AHY di Bogor, Jumat.
Ia mengatakan kondisi di ketiga provinsi tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan periode awal pascabencana.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 23 Februari 2026, seluruh 38 ruas jalan nasional dan 17 jembatan nasional yang terdampak di Aceh telah beroperasi secara fungsional.
Di Sumatera Utara, seluruh 30 jalan nasional dan lima jembatan nasional yang terdampak juga telah kembali beroperasi fungsional. Sementara di Sumatera Barat, seluruh 31 jalan nasional dan 13 jembatan nasional yang terdampak telah dapat digunakan kembali.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pemulihan jaringan listrik dan layanan telekomunikasi juga menunjukkan tren positif.
Seluruh base transceiver station (BTS) yang terdampak di tiga provinsi telah kembali berfungsi, sementara pasokan listrik di Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya dan di Aceh serta Sumatera Utara tinggal dalam tahap penyelesaian akhir.
Menurut AHY, pemerintah terus fokus pada pembangunan kembali infrastruktur dasar guna memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita memang fokus pada perkuatan atau pembangunan kembali infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, termasuk sanitasi, suplai air bersih, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit,” ujarnya.
Selain infrastruktur publik, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi warga terdampak agar tidak lagi tinggal di pengungsian.
Sebelumnya, pemerintah melalui Satgas PRR telah mencatat sebanyak 25 ribu unit rumah terdampak bencana hidrometeorologi sudah terverifikasi.
Pemerintah juga menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat terdampak yang didasarkan pada tingkat kerusakan rumah, yaitu sebesar Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang.
AHY menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan proses berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita berharap semakin banyak perumahan yang dibangun supaya tidak ada lagi yang berada di pengungsian,” ucapnya.
Menurut dia, percepatan pemulihan infrastruktur dasar penting untuk mengembalikan mobilitas masyarakat serta mendorong pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Pemerintah, lanjut AHY, akan terus memantau perkembangan di lapangan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat selesai sesuai target serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Baca juga: AHY: Pemerintah pastikan kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik
Baca juga: Bappenas: Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua jadi prioritas
Baca juga: Koster minta bantuan Luhut agar Bali dapat insentif buat infrastruktur
