Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan dengan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan terkait percepatan peningkatan kualitas hunian, penataan kawasan kumuh, serta penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis keadilan, pada Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, evaluasi terhadap program penataan kawasan kumuh sebelumnya menunjukkan banyak kawasan yang kembali kumuh dalam waktu singkat karena penanganannya hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik tanpa diiringi pemberdayaan masyarakat.
"Kawasan bisa kita benahi, tapi yang paling utama adalah manusianya. Kalau ekonominya tidak diperkuat, dua atau tiga tahun kemudian kawasan itu bisa kembali kumuh," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 27 Februari 2026.
Ia mencontohkan penataan kawasan Menteng Tenggulun yang dinilai berhasil karena tidak hanya memperbaiki lingkungan dan hunian, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga melalui kolaborasi dengan pihak swasta seperti SMF dan PNM, serta pendampingan usaha oleh ladies banker.
Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan perubahan kawasan yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menekankan bahwa program BSPS dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan berbasis data.
Penentuan penerima bantuan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesenjangan di masing-masing daerah.
"Anggaran kami meningkat 100 persen menjadi Rp10 triliun, dan 80 persennya dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan keberpihakan Kementerian PKP kepada rakyat, tetapi tetap harus tepat sasaran," ujarnya.
Tahun ini, Kementerian PKP merencanakan penataan 15 kawasan kumuh secara komprehensif, dengan tiga kawasan berada di wilayah Pulau Papua.
Khusus Papua Selatan, penyaluran BSPS akan ditingkatkan secara signifikan. Jika pada tahun lalu bantuan diberikan kepada 65 penerima di empat kabupaten, tahun ini masing-masing kabupaten direncanakan menerima sekitar 300 unit bantuan.
Sementara itu, untuk Sulawesi Utara, Kementerian PKP merencanakan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan berlokasi di Kota Manado.
Alokasi BSPS di Sulawesi Utara juga meningkat tajam dari sekitar 700 unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 8.000 unit pada tahun ini.
"Tahun lalu BSPS di Papua Selatan hanya 65 unit, tahun ini kami tingkatkan menjadi 300 unit per kabupaten. Untuk Sulawesi Utara, dari sekitar 700 unit menjadi 8.000 unit. Namun yang paling penting, bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran," jelasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian layak, penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Utara dan Papua Selatan.
Editor: Redaktur TVRINews
