jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan nasional, sebagaimana narasi yang beredar di masyarakat.
Program pendidikan juga tidak dikurangi.
BACA JUGA: Seskab Teddy Ungkap Persatuan Emirat Arab Siap Tingkatkan Investasi di Indonesia
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya dikutip, Jumat (27/2).
Teddy menjelaskan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan sederajat.
BACA JUGA: Seskab Teddy Sebut Produk AS yang Masuk ke Indonesia Tetap Wajib Sertifikasi Halal
Dia menegaskan bahwa penganggaran MBG telah melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk pembahasan di Badan Anggaran DPR.
“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegasnya.
BACA JUGA: Seskab Teddy Sentil Menteri Rosan, Tak Terima Cuma Dijadikan Pajangan saat Konpers
Menurut Teddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan dari periode sebelumnya.
Seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan ditambah.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” katanya.
Dia menyebut sejumlah program yang tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar.
Selain itu, pemerintah juga menambahkan program Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Teddy juga menanggapi isu sekolah terbengkalai.
Dia menyampaikan bahwa kerusakan sekolah merupakan persoalan lama dan menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan.
Namun, pemerintah pusat melakukan percepatan renovasi.
“Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi.
Datanya ada, fotonya ada, bisa dicek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan guru, Teddy menegaskan bahwa perhatian pemerintah justru meningkat.
Pemerintah pusat memberikan insentif bagi guru honorer daerah, menaikkan tunjangan guru non-ASN, serta memastikan penyaluran tunjangan dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.
“Insentif guru honorer yang sebelumnya Rp200 ribu naik menjadi Rp400 ribu. Tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Dan sekarang tunjangan itu dibayarkan langsung ke guru setiap bulan, bukan lagi melalui transfer ke daerah,” jelas Teddy.
Sebelumnya, alokasi anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Menanggapi hal tersebut, Teddy kembali menegaskan bahwa seluruh anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending 20 persen dari APBN dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan akibat pelaksanaan MBG. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakar: Seskab Teddy Berperan Besar Menjaga Persepsi Publik terhadap Pemerintah
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad
