Jakarta, tvOnenews.com – Polemik soal dugaan pemotongan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir.
Setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah tudingan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah angkat bicara.
Said yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa anggaran MBG memang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 dan 2026.
"Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang didalamnya menganggarkan MBG," ucap Said saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).
"Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggungjawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG," sambungnya.
Ia menegaskan DPR tidak akan lepas tangan terhadap program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto tersebut.
"Kami di DPR, terutama saya selaku Ketua Banggar DPR tidak akan berpaling soal anggaran MBG. Apalagi dalam pembahasan dengan pemerintah, DPR memandang penting adanya Program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo," kata Said.
Namun demikian, Said mengingatkan bahwa sejatinya hadirnya program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi untuk anak-anak di Indonesia. Oleh karenanya DPR menyetujui anggaran tersebut.
"Dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN," ujarnya.
Hanya saja, Said memberi catatan tegas soal pelaksanaan di lapangan.
"Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan Pak Menseskab bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Teddy membantah keras narasi yang menyebut MBG menggerus anggaran pendidikan hingga Rp223,5 triliun pada APBN 2026.
Ia justru menyebut tudingan itu sebagai narasi keliru.
"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," tegas Teddy.
