Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membutuhkan pendanaan sebesar Rp37,47 triliun untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government).
Dia menyebut alokasi anggaran itu cukup penting, sembari memberi komentar terkait pembelian 'mobil' seperti yang belakangan menjadi polemik.
"Angka-angka ini juga akan sangat penting. Saya pikir mengenai server ini tadi perlu nanti dilihat, memang angka yang besar. Tapi ya beli mobil aja bisa, masa beli ginian enggak bisa gitu," kata Luhut, dikutip Jumat (27/2/2026).
Pernyataan purnawirawan jenderal TNI ini disampaikan usai belakangan muncul polemik terkait keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara yang memborong 105.000 unit mobil pikap dari India. Rencana impor utuh (completely built up/CBU) senilai Rp24,66 triliun untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih itu saat ini tengah menuai badai penolakan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor tersebut sembari menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari Amerika Serikat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga memperingatkan bahwa impor kendaraan niaga secara masif akan mengkanibal industri otomotif domestik dan bertolak belakang dengan visi industrialisasi yang digaungkan Presiden.
Baca Juga
- Luhut Optimistis Penandatanganan Perdagangan Resiprokal RI-AS Punya Nilai Strategis
- Ketika Purbaya hingga Luhut Bicara Soal Seleksi Calon DK OJK
- Luhut Klaim Tax Ratio RI Bisa Tembus 14% via e-Government, Penghindar Pajak Makin Sulit
"Seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden [mengejar pertumbuhan 8%] tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada. Perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan Kopdes," tegas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam keterangannya, Minggu (22/02/2026).
Digitalisasi sebagai Pengungkit PertumbuhanDi samping itu, Luhut menggarisbawahi pentingnya perbaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penguatan sistem keamanan siber di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia menyebut infrastruktur digital ini sebagai 'center of gravity' (pusat gravitasi) pertahanan dan ekonomi negara.
"Saya mohon Bappenas itu harus sudah mulai membuat perencanaan, berapa yang dibutuhkan dana dan harus diprioritaskan untuk Komdigi dan berapa untuk BSSN. Karena ini harus paralel, kalau infrastrukturnya enggak kuat, takut kita nanti down," katanya.
Dia juga mengingatkan agar insiden peretasan sistem pemerintah di masa lalu tidak terulang kembali karena minimnya pertahanan berlapis. Luhut mengemukakan bahwa transformasi digital adalah pengungkit utama agar Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap.
Dia memperingatkan, bonus demografi Indonesia akan habis pada kisaran tahun 2042. Oleh karena itu, target pertumbuhan ekonomi 8% 2029 merupakan keharusan yang harus dipertahankan selama dua dekade berturut-turut.
"Ini saya minta bahasa kita supaya satu. Jadi ada tantangan di hadapan kita. Sekarang kita yang ada dalam pemerintahan ini, kita harus mati-matian bekerja supaya jangan sampai kita terperangkap di middle income trap," katanya.
