JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah buka suara soal narasi yang menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam pos anggaran pendidikan.
Polemik mengenai anggaran program MBG kembali mencuat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengungkap data APBN 2026 terkait dana pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, mengatakan, pendanaan MBG masuk dalam pos anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN.
"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Rabu (25/2/2026) lalu.
Baca juga: Mendikdasmen: MBG Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan di Kemendikdasmen
Hal ini diungkapnya setelah banyak kader PDI-P di daerah mempertanyakan sumber anggaran MBG yang beredar di media massa dan media sosial.
Atas dasar itu, PDI-P mengungkap data APBN guna memberikan penjelasan agar kader dan masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai
"Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu yang mengatakan ketentuan mengenai MBG tercantum dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
“Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan,” demikian bunyi aturan yang dibaca oleh Adian.
“Ketika kita tidak mendapatkan pemahaman utuh di batang tubuh, kita bisa mencarinya di penjelasan. Penjelasannya demikian,” kata Adian.
Menurut Adian, penjelasan itu diperkuat Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN 2026 yang mencantumkan alokasi untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 223 triliun lebih.
Rincian soal anggaran APBN 2026 ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Dalam dokumen itu, anggaran untuk pendidikan ada dalam Lampiran VI.
Tertulis di situ, total anggaran pendidikan adalah Rp 769.086.869.324.000, terbagi di banyak keenterian dan lembaga.
Salah satu lembaga yang mendapat alokasi adalah Badan Gizi Nasional atau BGN, lembaga yang mengurusi MBG. Bagian untuk BGN tercantum di poin nomor 1.1.23 dengan alokasi Rp 223.558.960.490.000.
