Bicara soal kelas menengah seakan tiada habisnya. Fenomena makan tabungan alias mantab memang telah menjadi salah satu siasat bagi kelas menengah untuk terus bertahan hidup. Hingga kini, mode bertahan hidup itu pun masih tetap menyala.
Bukan semata karena gaya hidup, pengeluaran yang terus membengkak acapkali tak berbanding lurus dengan arus pemasukan. Sebaliknya, perbaikan kondisi dompet justru dialami oleh kelas atas. Bila terus dibiarkan, penurunan kelas masyarakat bagi seperlima penduduk Indonesia ini tidak terhindarkan.
Bagi Sakti (25), pekerja lepas di media sosial, biaya hidup di Jakarta terasa mahal. Hampir seluruh gaji atau pemasukan bulanannya habis hanya untuk bertahan hidup. Pengeluaranya terbesar untuk makan sehari-hari, yakni hampir separuh dari total pengeluaran.
“Boro-boro mikir investasi, untuk menabung pun mesti dipaksa. Pengeluaran rutin bulanan paling besar adalah makan sehari-hari. Saya mematok Rp 1,3 juta untuk makan setiap bulan,” katanya pada Jumat (27/2/2026).
Dalam hal ini, Sakti merogoh kocek sebesar Rp 43.000 untuk dua kali makan tanpa sarapan. Nominal tersebut memang jauh dari kata cukup. Namun, sebagai sandwich generation, ia masih harus mengalokasikan sebagian gajinya untuk orangtua dan adiknya yang masih kuliah.
Mau tidak mau, setiap pengeluarannya mesti dianggarkan (budgeting) dengan matang. Berbekal dua rekening perbankan, sebesar 20-30 persen dari penghasilan bulanannya dipindahkan untuk ditabung sebagai dana darurat.
Saya juga meminimalisir ngopi cantik di coffee shop. Budget ngopi per bulan hanya Rp 100.000. Itu saya pakai membeli kopi bubuk di minimarket, cukuplah untuk stok sebulan.
Tidak hanya itu, Sakti terpaksa memilih kos-kosan yang masih terbilang murah di Palmerah, Jakarta Barat, agar uang bulannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan fasilitas kamar mandi luar, tanpa AC, dan hanya berdinding triplek, uang sewanya sebesar Rp 885.000 per bulan.
“Saya juga meminimalisir ngopi cantik di coffee shop. Budget ngopi per bulan hanya Rp 100.000. Itu saya pakai membeli kopi bubuk di minimarket, cukuplah untuk stok sebulan,” ujarnya.
Selain itu, ia pun membatasi akses hiburan. Satu-satunya hiburan berbayar ialah berlangganan YouTube Premium seharga Rp 77.000 per bulan. Baginya, akses tersebut sudah sangat berarti untuk mendengarkan lagu-lagu terkini tanpa iklan.
Di sisi lain, Sakti berusaha untuk menambah penghasilannya dengan mencoba peruntungan sebagai X Creators berbekal akun @mesatu_. Ia baru saja memulai ikhtiar tersebut pada Februari 2026 yang harapannya akan menerima pemasukan setelah lebaran.
Berbagai upaya tersebut dilakukannya di tengah sulitnya mencari pekerjaan formal dengan upah yang layak untuk hidup sehari-hari. Sakti pun berharap, janji pemerintah untuk membuka 19 juta lapangan kerja itu bukan bualan belaka.
Cerita yang hampir serupa juga dialami oleh Suryo (25), pekerja swasta asal Yogyakarta. Baru sebulan di Jakarta, pengeluarannya sudah terasa membengkak cukup signifikan. Salah satu komponen pengeluaran terbesarnya ialah untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
Bila dihitung secara keseluruhan, total pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari tersebut hampir mencapai separuh dari penghasilan yang ia terima. Belum lagi, saban akhir pekan, Suryo terkadang keluar untuk sekadar duduk di kafe sembari menyeruput secangkir kopi.
“Kadang akhir pekan sekali keluar untuk nongkrong dan ngopi sudah habis Rp 100.000 sendiri. Ini belum makan, dan kadang transport,” ujarnya.
Di sisi lain, Suryo beruntung lantaran akomodasi tempat tinggal dan biaya transportasi selama bekerja masih ditanggung oleh kantor. Meski demikian, ia tetap merasa jauh lebih sulit menabung ketika bekerja di Jakarta dibanding di Yogyakarta.
Dua cerita di atas kiranya menjadi potret kecil kelas menengah yang tengah bertahan hidup di Ibu Kota. Tanpa bertambahnya pemasukan yang sebanding dengan pengeluaran yang kian deras, bukan tidak mungkin bila kelas menengah menjadi kelompok yang rentan untuk turun kelas.
Hasil riset dari Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri menunjukkan, populasi kelas menengah secara nasional tengah mengalami penurunan pada 2025. Sebaliknya, jumlah calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melesat.
OCE Mandiri mencatat, jumlah penduduk kelas menengah mencapai 46,7 juta orang pada 2025 atau turun 1,1 persen dibanding 2024. Sementara itu, jumlah penduduk calon kelas menengah meningkat 4,5 persen menjadi 142 juta orang dan kelas atas naik 0,1 persen menjadi 1,2 juta orang.
Klasifikasi tersebut merujuk kepada perhitungan Bank Dunia yang menghitung pengeluaran per kapita per bulan secara relatif terhadap garis kemiskinan. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan pada September 2025.
Dalam hal ini, masyarakat dengan pengeluaran Rp 962.149-Rp 2,24 juta per bulan masuk dalam kelompok calon kelas menengah, selanjutnya pengeluaran Rp 2,24-Rp 10,9 juta per bulan tergolong sebagai kelas menengah, dan pengeluaran lebih dari Rp 10,9 juta per bulan sebagai kelas atas.
Di segmen (kredit) menengah atas, pertumbuhan relatif stagnan, ini menunjukkan pola konsumsi yang lebih berhati-hati, dan kecenderungan menahan belanja.
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Hery Gunardi menjelaskan, akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2025 cenderung ditopang oleh kelas atas. Sebaliknya, kelas bawah dan menengah masih berada di bawah level normal.
“Di segmen (kredit) menengah atas, pertumbuhan relatif stagnan, ini menunjukkan pola konsumsi yang lebih berhati-hati, dan kecenderungan menahan belanja,” ujarnya dalam webinar Economic Outlook 2026 yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Kamis (19/2/2026).
Sebaliknya, kelas atas sudah kembali ke arah positif dan relatif lebih stabil. Kondisi tersebut tampak dari saldo tabungan yang meningkat signifikan, serta pertumbuhan pada segmen premium, seperti properti, dan kredit korporasi.
Selain itu, dari sisi tabungan, pertumbuhan saldo kelas bawah masih relatif melambat, sedangkan kelas menengah belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Artinya, ruang ekspansi konsumsi masih terbatas dan pertumbuhan dana lebih terkonsentrasi pada kelompok dengan saldo besar.
Secara umum, penurunan kelas menengah tersebut terjadi seiring dengan maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya serapan lapangan kerja sektor formal. Alhasil, konsumsi masyarakat pun cenderung melambat.
Selama periode 2023-2025, rata-rata konsumsi rumah tangga cenderung di bawah pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, yakni mencapai 4,89 persen. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata selama 2011-2019 yang mencapai 5,12 persen.
Analis OCE Bank Mandiri Johan Beni Mahandra, dalam kajiannya bertajuk “K-Shaped Consumtion”, menjelaskan, pemulihan konsumsi masyarakat pada penghujung 2025 cenderung tidak merata, dengan penguatan konsumsi terjadi pada kelompok atas, sedangkan kelompok bawah cenderung terbatas (k-shaped pattern).
Adapun ketimpangan daya beli antara kelas menengah dan kelas atas tersebut telah terjadi setelah periode pandemi Covid-19. Selain itu, pola ketimpangan masyarakat juga terlihat jelas pada konsumsi terkait barang non-makanan.
Berdasarkan teori Engel’s Law, proporsi konsumsi makanan cenderung akan berkurang dan beralik ke non-makanan seiring dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan. Namun, dalam lima tahun terkahir, proporsi konsumsi non-makanan menurun, terutama pada kelompok menengah.
“Kelompok atas cenderung sejalan dengan Engel’s Law, di mana indeks proporsi pengeluaran untuk non-makanan terus meningkat, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat di kelompok atas,” tulisnya.
Selain itu, upaya pengendalian biaya pendidikan juga penting, mengingat pengeluaran kelompok menengah untuk komponen ini tumbuh relatif tinggi sekitar 7,7 persen per tahun.
Melambatnya konsumsi kelas menengah tersebut tidak lepas dari keterbatasan penciptaan lapangan tenaga kerja di Indonesia. Saat ini, kemampuan serapan pasar kerja formal hanya 1,9 juta per tahun pada 2025, lebih rendah dibandingkan kebutuhan yang mencapai 3,4 juta per tahun.
Akibatnya, banyak tenaga kerja yang tidak terserap masuk ke pasar kerja informal, rata-rata sebanyak 1,5 juta orang per tahun. Migrasi ke sektor informal tersebut paling signifikan dialami oleh kelompok menengah.
Menurut Johan, pelemahan konsumsi masyarakat berisiko akan berlanjut dalam jangka menengah–panjang, apabila perlambatan konsumsi kelas menengah terus terjadi. Ini mengingat pangsa konsumsi kelas ini mencapai 37 persen.
Maka dari itu, pemerintah perlu memperkuat daya beli kelompok menengah melalui dua jalur utama, yakni meningkatkan pendapatan melalui perluasan kerja dan perbaikan kualitas pekerjaan, serta meringankan beban pengeluaran melalui kebijakan stabilisasi harga pangan.
“Selain itu, upaya pengendalian biaya pendidikan juga penting, mengingat pengeluaran kelompok menengah untuk komponen ini tumbuh relatif tinggi sekitar 7,7 persen per tahun,” kata Johan.
Pada akhirnya, pengalaman yang dialami oleh Sakti dan Suryo bukan isapan jempol atau obrlona warung kopi semata. Kelas menengah kini semakin rentan turun kelas seiring dengan minimnya penciptaan lapangan kerja sektor kerja dan peningkatan kerja yang berkualitas.
