jpnn.com - JAKARTA – Di bawah ini data mengenai besaran gaji guru PPPK Paruh Waktu yang akan dijadikan salah satu bukti pada persidangan uji materi Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang mengatur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk anggaran pendidikan.
Permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan Reza Sudrajat, yang seorang guru honorer Karawang dan anggota P2G.
BACA JUGA: 90% Guru PPPK Paruh Waktu Sudah Punya Serdik
Sidang perdana di MK sudah dilaksanakan pada 25 Februari 2026.
Sidang kedua dijadwalkan pada 11 Maret 2026, yang akan dimanfaatkan para penggugat untuk membuktikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggunakan dana pendidikan.
BACA JUGA: Mayoritas PPPK di Daerah Ini Terancam Dipecat, Banyak Banget, Pahit Memang
"Yang kami ujikan hanya Pasal 22 Ayat 3 UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026," kata Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim kepada JPNN.com, Jumat (27/2).
Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 menyatakan, “Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan”.
BACA JUGA: Jumlah ASN Penerima THR 2026, Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS
Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 menyatakan, “Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan”.
Satriwan mengatakan, P2G merasa para guru, tenaga kependidikan (tendik), dan dosen mengalami kerugian konstitusional dengan pengambilan anggaran MBG dari APBN sebagai mandatory spending, yang diperkuat dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026.
Satriwan mengungkapkan, dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan di APBN 2026, jatah Badan Gizi Nasional (BGN) Rp223 triliun.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) hanya kebagian Rp56 triliun atau sekitar 7% saja dari anggaran pendidikan APBN.
Parahnya lagi, kata Satriwan, dana Transfer ke Daerah (TKD) berkurang menjadi Rp264 triliun.
Inilah yang menjadi salah satu penyebab dan alasan Pemda tak mampu menggaji guru PPPK paruh waktu dengan layak dan manusiawi sebagaimana perintah Pasal 14 ayat 1 (huruf a) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
"Akibat berkurangnya TKD dari APBN pendidikan ke daerah, akibatnya gaji guru PPPK Paruh Waktu terdampak dan kami sudah menghimpun data-datanya," cetusnya.
Berikut ini data gaji guru PPPK Paruh Waktu yang berhasil dihimpun P2G:
1. Lombok Timur, guru PPPK PW digaji Rp650.000 per bulan
2. Cianjur, gaji guru PPPK PW sekitar Rp300.000
3. Sumedang gaji guru P3K PW Rp55.000
4. Langkat, Sumatera Utara, dan Blitar, Jatim, guru PPPK PW digaji Rp500.000 per bulan
5. Musi Rawas, jiak sudah disertifikasi gaji guru PPPK PW Rp 100.000 per bulan. Jika belum sertifikasi, mereka digaji Rp500.000.
6. Kabupaten Serang, gaji guru PPPK PW berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 per bulan
7. Kota Serang, guru dan tenaga pendidik (Tendik) hanya dilantik tanpa kontrak dan masih belum digaji beberapa bulan
8. Aceh Utara, 5.000 guru PPPK PW digaji Rp350.000-Rp750.000 per bulan, sementara 3.000 guru lainnya digaji hanya Rp200.000 per bulan
9. Dompu, NTB guru P3K PW digaji Rp139.000 per bulan.
Satriwan mengatakan, data gaji guru PPPK Paruh Waktu tersebut akan dibawa ke MK pada persidangan kedua.
"Itu jadi salah satu bukti persidangan yang akan kami hadirkan para sidang 11 Maret 2026 di MK. P2G juga akan menghadirkan guru-guru PPPK Paruh Waktu dari daerah nanti dalam persidangan," kata Satriwan Salim. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
