Senat Argentina pada Jumat (27/2) memberikan persetujuan final terhadap Reformasi Tenaga Kerja menjadi UU. Pengesahan ini menjadi kemenangan bagi Presiden Javier Milei untuk meneruskan agenda pasar bebasnya.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (28/2), UU itu disahkan usai didukung oleh 42 suara, 28 suara menentang, dan dua suara abstain. Pemerintahan Milei menilai reformasi ini akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sementara serikat pekerja menilai reformasi itu melemahkan perlindungan pekerja, termasuk hak untuk mogok kerja.
Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap reformasi Milei yang berbasis pasar. Analis menilai pengesahan UU ini menjadi sinyal Milei memiliki dukungan politik untuk meneruskan agenda pasar bebasnya.
Sejak menjabat sebagai presiden, Milei telah menstabilkan nilai tukar mata uang dan menurunkan inflasi secara tajam, menurunkan kenaikan harga bulanan dari dua digit menjadi 2,9 persen pada Januari lalu, dan mendapat pujian dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Salah satu ketentuan yang paling kontroversial dalam UU yang disahkan itu adalah menetapkan dana pesangon yang dibiayai oleh pemberi kerja, yang terdiri dari kontribusi yang saat ini dialokasikan untuk sistem pensiun nasional. Perubahan ini dapat mempermudah perusahaan untuk mem-PHK pekerja. Anggota parlemen oposisi mengatakan dana tersebut dapat berdampak pada sumber daya sistem pensiun.
Reformasi itu juga melonggarkan aturan perekrutan, mengubah sistem cuti, memungkinkan jam kerja diperpanjang dari 8 menjadi 12 jam, dan memperbolehkan gaji dibayar dengan mata uang asing.
Ketentuan kontroversial itu memicu aksi protes termasuk mogok nasional. Serikat pekerja keberatan dengan batasan baru pada hak mogok kerja yang mengharuskan layanan penting untuk mempertahankan operasi minimum selama penghentian kerja.
Reformasi tenaga kerja ini menjadi salah satu dari prioritas legislatif pemerintahan Milei. Anggota parlemen juga tengah memajukan perubahan pada UU perlindungan gletser Andean, langkah yang disebut pemerintah akan membuka investasi pertambangan dan yang ditentang keras oleh kelompok lingkungan.
