Liputan6.com, Jakarta - Komisi X DPR menemukan data tidak sinkron antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas di daerah terkait dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pencocokan data penting agar penyaluran bantuan untuk korban bencana tidak keliru dan tepat sasaran.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan menjelaskan kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana Sumatera dilakukan untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak terkait dampak banjir di wilayah Sumatera Utara. Ia menekankan, perlunya memastikan kesesuaian data antara BPS dan laporan dari dinas terkait di daerah.
Advertisement
"Kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini itu sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini Presiden menetapkan satu data bencana dari BPS," kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (27/2).
Anggota Badan Anggaran DPR itu juga mengungkapkan, terdapat perbedaan antara data yang diterima dari BPS dan paparan yang disampaikan di daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan jika tidak segera diklarifikasi.
"Karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Menurutnya, kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil korban terdampak.
"Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Jadi bisa temuan terhadap itu, karena itu pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk mencocokkan data baik daripada BPS maupun data yang disampaikan oleh mitra-mitra kita," ujarnya.
