jpnn.com - JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) gencar mengeritik kebijakan pemerintah terkait penggunaan sebagian anggaran pendidikan di APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Organisasi profesi guru ini bersama Reza Sudrajat, guru honorer dan anggota P2G Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, bahkan mengajukan uji materil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 khususnya Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Proses persidangannya pun sudah berjalan.
BACA JUGA: Inilah Data Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Sejumlah Daerah, Siap Disodorkan ke MK
Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim mengatakan, para guru, tenaga kependidikan (tendik), dan dosen mengalami kerugian konstitusional dengan pengambilan anggaran MBG dari APBN sebagai mandatory spending, yang diperkuat dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025.
Dia menyebutkan, dana Transfer ke Daerah (TKD) berkurang menjadi Rp264 triliun.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Dugaan Penyimpangan Muncul, Banyak Saksi dari PPPK untuk Gugatan MBG, Seskab Teddy Menanggapi
Inilah yang menjadi salah satu penyebab dan alasan Pemda tak mampu menggaji guru PPPK paruh waktu dengan layak dan manusiawi sebagaimana perintah Pasal 14 ayat 1 (huruf a) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
"Akibat berkurangnya TKD dari APBN pendidikan ke daerah, gaji guru PPPK Paruh Waktu terdampak dan kami sudah menghimpun data-datanya," kata Satriwan kepada JPNN, Jumat (27/202026).
BACA JUGA: 90% Guru PPPK Paruh Waktu Sudah Punya Serdik
Dia lantas membuka sebaran data gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) yang berhasil dihimpun P2G, sebagai berikut:
1. Lombok Timur, guru PPPK PW digaji Rp650.000 per bulan
2. Cianjur, gaji guru PPPK PW sekitar Rp300.000
3. Sumedang gaji guru PPPK PW Rp55.000
4. Langkat, Sumatera Utara, dan Blitar, Jatim, guru PPPK PW digaji Rp500.000 per bulan
5. Musi Rawas, jiak sudah disertifikasi gaji guru PPPK PW Rp100.000 per bulan. Jika belum sertifikasi, mereka digaji Rp500.000.
6. Kabupaten Serang, gaji guru PPPK PW berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 per bulan
7. Kota Serang, guru dan tenaga pendidik (tendik) hanya dilantik tanpa kontrak dan masih belum digaji beberapa bulan
8. Aceh Utara, 5.000 guru PPPK PW digaji masing-masing Rp350.000-Rp750.000 per bulan, sedangkan 3.000 guru lainnya digaji hanya Rp200.000 per bulan
9. Dompu, NTB, guru PPPK PW digaji Rp139.000 per bulan.
Dari data tersebut menunjukkan, pengaruh penggunaan dana pendidikan untuk MBG sangat besar.
Guru PPPK Paruh Waktu yang bekerja penuh waktu dibayar dengan tidak layak.
"Itu sama saja menghina protesi guru," cetusnya.
Dia menambahkan, sebaran data gaji guru PPPK Paruh Waktu itu akan dijadikan sebagai salah satu bukti persidangan pada 11 Maret 2026 di MK.
P2G juga akan menghadirkan guru-guru PPPK Paruh Waktu sebagai saksi dalam persidangan.
"Kami dari P2G tidak menolak program MBG sepanjang akuntabel, tepat sasaran, berkeadilan, tidak mengambil anggaran pendidikan, dan tidak mengorbankan kesejahteraan guru seperti yang terjadi saat ini," pungkas Satriwan Salim. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad
