Penyaluran MBG di Wilayah 3T Belum Maksimal, Kadin Desak BGN Segera Lakukan Ini

Kadin Indonesia menantikan kepastian operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan aglomerasi seperti wilayah 3T.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menantikan kepastian operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan aglomerasi seperti wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Sejauh ini, masih terdapat sejumlah tantangan bagi pelaku usaha MBG yang menjadi mitra Kadin dalam menyuplai pasokan makanan ke wilayah tersebut.

Menurut Kepala Satgas MBG Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, pelaksanaan operasional MBG di wilayah 3T belum maksimal sejak pertama kali direncanakan pada awal 2026.

Padahal, Kadin memiliki mitra MBG seperti pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Sedikitnya mitra dari Kadin telah memiliki 700 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan sebagian besarnya berasa di wilayah 3T.

"Sampai sekarang kami enggak tahu siapa Kasatgas-nya, kami ditugaskan di 500 titik. Kami siap, bersama TNI dan Polri. Tapi kendalanya pertama masalah juknis yang tidak jelas, bolak-balik gitu, sehingga teman-teman baru running ketika sudah juknis sudah jelas yaitu bulan Juni," ujarnya dalam acara bertajuk MBG Future: MBG Sebagai Infrastruktur Sosial Nasional di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) malam.

Dia menuturkan, Kadin Indonesia lantas meminta adanya komunikasi lebih lanjut dengan pihak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) agar masalah administrasi dan operasional MBG di wilayah 3T bisa terurai. Sebab, mitra MBG dari Kadin berharap besar bisa membantu perbaikan kualitas gizi makanan anak-anak di daerah yang sulit terakses.

Chandra juga bilang soal komitmen Kadin Indonesia dalam membersamai pemerintah dalam program MBG bakal bersifat kajian, selain konkret mendirikan dapur.

Ke depan, kata dia, pihaknya bakal meluncurkan kajian MBGnomics sebagai upaya mengakselerasi program MBG berbasis bukti ilmiah yang memuat dampak ekonomi MBG.

"Jadi kami minggu depan akan bikin FGD, mengundang semua pakar ahli-ahli dan akan kita launch (MBGnomics) untuk dilaporkan kepada Pak Presiden juga," kata Chandra.

Sebagai informasi, program MBG telah menjangkau 58,3 juta penerima manfaat per 19 Januari 2026. Sejak digulirkan pada 2025, MBG pada periode pertengahan Januari telah membentuk 21.102 SPPG.

Seturut itu, realisasi anggaran untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat tersebut senilai Rp18 triliun atau persisnya Rp17.398 triliun per 16 Januari 2026.

Secara harian, realisasi anggaran tembus di angka Rp855 miliar. Jumlah ini naik signifikan dibanding periode sebelumnya, yakni Rp8,55 miliar untuk penggunaan dana operasional harian.

(Dhera Arizona)