Moskow: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Moskow mengecam keras keputusan Uni Eropa (UE) yang secara sepihak memangkas jumlah staf misi diplomatik Rusia di Brussel.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai langkah diskriminatif dan melanggar hukum internasional.
Dalam konferensi pers di Moskow, Zakharova menegaskan bahwa tuntutan UE tersebut melanggar Pasal Tujuh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.
Layanan kebijakan luar negeri Uni Eropa sebelumnya telah menginformasikan Moskow mengenai rencana pengurangan personel misi Rusia menjadi hanya 40 orang, termasuk staf diplomatik dan teknis.
Zakharova memperingatkan bahwa tindakan penghancuran hukum internasional oleh negara-negara Barat ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan yang setimpal.
"Seluruh aksi ini akan mendapatkan respons yang pantas dari pihak kami," tegasnya, seperti dikutip Anadolu Agency, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, langkah Uni Eropa tersebut mencerminkan kebijakan destruktif yang justru akan merugikan mereka sendiri.
Selain isu di Brussel, Zakharova membantah laporan mengenai adanya perundingan baru antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) terkait perjanjian pengawasan senjata nuklir di Jenewa.
Ia melabeli berita tersebut sebagai informasi palsu dan menjelaskan bahwa pertemuan yang terjadi hanyalah kontak diplomatik rutin untuk menanggapi permintaan AS.
"Upaya untuk menggambarkan pertemuan rutin tersebut sebagai sebuah negosiasi adalah hal yang sama sekali tidak sesuai dengan realitas," tambah Zakharova.
Terkait ketegangan antara AS dan Iran, Moskow menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif dengan Teheran. Zakharova mengkritik Washington atas ancaman yang terus menerus dan eskalasi ketegangan regional yang dianggap tidak bertanggung jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Moskow juga mengatakan sedang memantau secara ketat perkembangan situasi di Venezuela terkait penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores.
Rusia secara resmi mendesak agar kedua tokoh tersebut segera dibebaskan dari tahanan demi stabilitas politik di negara tersebut. (Kelvin Yurcel / Keysa Qanita)
Baca juga: Uni Eropa Peringatkan Bahaya Perang Baru Jika Rusia Tak Beri Konsesi Nyata




