PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) berkomitmen menyediakan pembiayaan untuk program gentengisasi melalui Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Program gentengisasi akan dimulai di sentra UMKM wilayah Jawa Barat pada tahap pertama.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengatakan peran BRI berada di tengah antara pengrajin genteng dan pengembang atau developer yang membutuhkan pasokan genteng cukup besar untuk membangun rumah yang juga tidak sedikit setiap tahunnya.
"Jadi nanti kalau sudah ada kontrak antara pengrajin dan pembeli atau usernya, ya, BRI ada di tengah. Kebetulan kita, kan, sudah ada pembiayaan KUR Perumahan. Bahan bangunan ini, kan, bagian dari KUR Perumahan juga. Kalau batch pertama ini nanti bagus, ya, tentunya bisa mengembang ke daerah lain juga, sentral-sentral genteng di Indonesia," katanya saat konferensi pers di BriLian Club, dikutip Sabtu (28/2).
Hery berharap semakin banyak rumah yang menggunakan genteng daripada asbes atau seng, seiring dengan harapan Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan program gentengisasi.
"Kalau pakai genteng, kan, lebih dingin dibandingkan kalau pakai seng ataupun asbes dan lain sebagainya. Jadi kita dukung, ya, BRI sebagai bank yang memang DNA-nya adalah untuk berpihak kepada rakyat kecil. Jadi kita menyediakan pembiayaannya," tutur Hery.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan dukungan penuh terhadap program Gentengisasi Nasional untuk menghadirkan rumah rakyat yang lebih layak, sejuk, dan berkualitas.
“Program ini bukan charity. Ini program kualitas dan keberlanjutan. UMKM harus naik kelas, industrinya kuat, dan rumah rakyat tidak panas. Kita ingin multiplier effect-nya terasa. Masyarakat senang, industri tumbuh,” tegas Ara.
Dalam pertemuan dengan Direktur Utama BRI, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta para pengusaha genteng sentra Jatiwangi, tercapai kesepakatan harga genteng sebesar Rp 4.300 per unit sampai di lokasi proyek untuk wilayah Jawa Barat.
Salah satu pengembang menyampaikan komitmen transaksi awal senilai sekitar Rp 12,6 miliar dari satu pelaku usaha. Targetnya, transaksi perdana dapat direalisasikan pada awal April 2026 mendatang.
Ara menekankan tantangan utama program ini adalah menjaga kualitas dan kapasitas produksi. Genteng yang diproduksi harus memenuhi standar ketahanan minimal 15 tahun, tahan panas dan hujan, serta memiliki nilai estetika, termasuk pengembangan model flat untuk kebutuhan desain perumahan modern.
Untuk menjamin mutu, pemerintah daerah akan memfasilitasi proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sekretaris Daerah Jawa Barat menyampaikan bahwa tahapan SNI meliputi proses permohonan, verifikasi, hingga audit, dengan pendampingan dari pemerintah provinsi agar pengusaha genteng dapat memenuhi standar secara menyeluruh.
“Kita mulai dari Jawa Barat. Kalau ini berhasil, kita lanjut ke daerah lain seperti Jawa Tengah. Kuncinya kualitas, konsistensi produksi, dan komitmen bersama,” kata Ara.
Program Gentengisasi juga terhubung dengan kebutuhan besar rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat yang membutuhkan pasokan genteng dalam jumlah signifikan. Majalengka diproyeksikan menjadi salah satu sentra utama penyedia genteng nasional.
