Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 terhadap sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga bidang politik, hukum, dan keamanan dengan orientasi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan pemeriksaan tidak semata-mata untuk mencari temuan atau kesalahan, melainkan mendorong penguatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
“Dalam melaksanakan mandat tersebut, kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara," ujarnya.
Pengelolaan keuangan negara perlu dipandang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG.
Prinsip ESG dinilai penting untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan kepercayaan publik.
Sejak 2016, BPK telah menyusun pedoman pemeriksaan atas Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda keberlanjutan.
Sejak 2020, BPK juga melaksanakan pemeriksaan dengan perspektif ESG serta menyusun laporan berkelanjutan berbasis standar Global Reporting Initiative atau GRI sebagai bentuk komitmen leading by example.
Dalam forum entry meeting tersebut, BPK mengapresiasi entitas yang menunjukkan kinerja positif, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara yang menjadi lembaga tercepat dalam menyampaikan Laporan Keuangan unaudited Tahun 2025.
BSSN juga telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.
“Kami mengajak seluruh pimpinan lembaga untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Melalui sinergi yang solid antara BPK dan kementerian atau lembaga, diharapkan pemeriksaan atas LK tahun 2025 tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara serta memperkuat fondasi pembangunan nasional,” kata Nyoman.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPT Eddy Hartono, Kepala Basarnas Muhammad Syafii, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina, serta Sekretaris Utama Bakamla Samuel H Kowaas.
