KOMPAS.com - Indonesia semakin memperkuat posisinya di kancah regional Asia-Pasifik melalui partisipasi aktif dalam The 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2026.
Forum yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada Selasa (24/2/2026) hingga Jumat (27/2/2026) itu menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta KBRI Bangkok.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan membawa peran strategis yang signifikan.
Indonesia terpilih sebagai Vice-Chair APFSD ke-13Kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia terbukti melalui penunjukan resmi Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas sebagai Vice-Chair APFSD ke-13 sekaligus anggota Bureau. Febrian juga memimpin salah satu sesi utama dalam forum tersebut.
Penunjukan tersebut mencerminkan pengakuan regional terhadap peran Indonesia dalam mendorong percepatan pencapaian SDGs. Posisi strategis ini juga memperkuat pengaruh Indonesia dalam merumuskan rekomendasi kawasan yang akan dibawa ke forum global.
"Percepatan pencapaian SDGs menuju 2030 perlu didukung koherensi kebijakan, pelokalan pelaksanaan SDGs hingga tingkat daerah, penguatan inovasi dan kewirausahaan, perluasan pembiayaan inovatif, serta penguatan kerja sama multilateral," ucap Febrian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia membagikan pengalaman akselerasi pencapaian SDGs melalui pendekatan terstruktur, komprehensif, inklusif, dan terukur.
Strategi ini diwujudkan melalui integrasi SDGs dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Memikirkan arah pembangunan pasca-2030Indonesia tidak hanya fokus pada pencapaian target 2030, tetapi juga mengajak negara-negara Asia-Pasifik untuk mulai memikirkan kerangka pembangunan setelah tahun tersebut.
Febrian menekankan bahwa agenda pasca-2030 harus mencakup pengurangan ketimpangan multidimensi, respons terhadap perubahan demografi, tata kelola teknologi, serta penguatan ketahanan iklim dan stabilitas ekonomi.
Pandangan ini sejalan dengan kekhawatiran yang disampaikan Under-Secretary-General PBB sekaligus Executive Secretary dari Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana.
Armida mengingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dapat mengancam kemajuan pembangunan berkelanjutan.
"Jaringan kemitraan global dan saluran pembiayaan serta transfer teknologi yang telah terbangun harus dipertahankan dan diperkuat," ujar Armida.
Ia menambahkan bahwa Asia dan Pasifik kini memegang peran penting sebagai pusat teknologi dan finansial yang mampu mendorong implementasi SDGs.
