Jakarta, tvOnenews.com - Adidaya Institute meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap sejumlah kementerian yang mengurusi delapan (8) program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bahkan menurutnya, Presiden Prabowo tidak perlu ragu mereshuffle menteri terkait yang tidak mampu mendorong terjadinya manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo tengah menjalankan 8 program unggulan sebagai strategi big push: besar, cepat dan terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah struktural bangsa. Karena itu, evaluasi dan reshuffle Menteri harus berbasis kinerja yang bisa dicek publik. Siapa yang tidak mampu mengeksekusi, tidak transparan dan tidak menghasilkan dampak nyata wajib diganti,” ujar Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo dalam konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu.
Bram pun kembali menegaskan strategi kebijakan big bang dan big push Presiden Prabowo tidak akan berhasil jika kabinet pemerintahan diisi oleh para figur yang tidak memahami kerangka kerja dan tidak mampu mengeksekusi program tersebut. Pasalnya, para pembantu Presiden tersebut harus berfungsi sebagai penopang strategi big bang-big push dan bukan justru menjadi penghambat.
“Big bang dan big push hanya berhasil jika kabinet diisi delivery leaders (Menteri Tukang Eksekusi) dan bukan sekadar komunikator,” jelas dia.
Meski demikian, ia enggan menyebut nama-nama menteri yang tidak bekerja optimal dalam mendukung 8 program unggulan Presiden Prabowo. Menurut Bram, Presiden tentu sangat memahami pada kementerian-kementerian mana saja 8 program tersebut belum berjalan sempurna.
“Kami tidak perlu menyebut nama-nama Menteri terkait. Tetapi setidaknya semua Kementerian yang terkait dengan 8 program unggulan wajib dievaluasi Presiden Prabowo. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, hasil survei Adidaya Institute menyimpulkan sebanyak 43 persen ahli menilai tiga program unggulan Prabowo-Gibran (Kampung Nelayan, KDKMP, dan 3 Juta Rumah) dapat menjadi mesin (engine) pertumbuhan ekonomi baru. Survei Ahli itu menyebut ketiga program itu dianggap mampu menciptakan produksi, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perputaran uang di daerah.
Survei Ahli yang dilakukan ini berlangsung pada Desember 2025 hingga Februari 2026 di 12 kota besar di Indonesia (Medan, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Ternate).
