Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan sebanyak 93 persen anggaran program gizi nasional dialokasikan untuk bantuan pemerintah makan bergizi yang disalurkan langsung ke daerah melalui satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan dalam konferensi pers Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026).
Advertisement
Dadan menjelaskan, anggaran Badan Gizi Nasional pada tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam undang-undang mencapai Rp268 triliun, dengan dana cadangan sekitar Rp67 triliun.
“Perlu diketahui bahwa 93 persen dari Rp268 triliun itu digunakan untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Jadi hampir Rp240 triliun digunakan untuk intervensi pemerintah,” kata Dadan.
Ia menuturkan, anggaran tersebut disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Skema ini diterapkan agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurut Dadan, pola penyaluran langsung tersebut dirancang agar manfaat program tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan langsung dirasakan masyarakat di daerah. Selain itu, mekanisme ini diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dan operasional pelayanan.
Dalam skema pelaksanaannya, BGN bekerja sama dengan mitra yang berperan dalam pembangunan serta penyediaan fasilitas pelayanan. Pemerintah kemudian menyalurkan anggaran berbasis kebutuhan operasional dan standar gizi yang telah ditetapkan.
