Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya angkat bicara terkait anggaran pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang mencapai Rp8,5 miliar. Ia menyarankan agar rencana pembelian tersebut dikaji ulang dan disesuaikan dengan prinsip kewajaran.
“Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja,” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, kepala daerah perlu mempertimbangkan kembali urgensi dan besaran anggaran agar tetap sejalan dengan kebutuhan prioritas daerah. “Pak Gubernur bisa mengkaji ulang pembelian tersebut,” sambungnya.
Bima menekankan bahwa pengadaan kendaraan dinas harus memperhatikan harga yang wajar serta kepentingan publik. “Kita sarankan untuk disesuaikan saja kembali, dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Baca Juga: Dukung Konsep Green Island Nusa Penida, Wamendagri Bima Arya: Kita Punya Dana Insentif Fiskal Rp5 Triliun
Ia juga mengingatkan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada Februari 2025. Dalam SE tersebut, kepala daerah diminta memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan, serta manfaat bagi masyarakat dalam setiap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Masih ada surat edaran Mendagri Februari 2025, yang meminta kepala daerah memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan dan manfaat bagi warga dalam alokasi APBD,” kata Bima.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait rencana pengadaan mobil dinas tersebut. Ia menyebut proses pengadaan dilakukan sesuai aturan dan mempertimbangkan kebutuhan operasional di wilayah Kaltim.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, seperti dilansir Antara (24/2/2026), menjelaskan bahwa rencana tersebut telah melalui pertimbangan matang, terutama untuk menunjang efektivitas kerja kepala daerah. Kendaraan operasional dinilai penting mengingat kondisi geografis Kalimantan Timur yang memiliki medan berat dan ekstrem.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri.
Polemik anggaran mobil dinas ini pun menjadi sorotan publik, di tengah dorongan agar belanja daerah lebih difokuskan pada kebutuhan mendesak dan manfaat langsung bagi masyarakat.
