- Israel dan AS melancarkan serangan udara ke Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang dibalas Iran menyerang empat pangkalan militer AS dan sekutu.
- Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan eskalasi militer dan meminta semua pihak berseteru segera menghentikan kontak senjata.
- Indonesia menawarkan diri menjadi penengah, bahkan Presiden siap mengunjungi Teheran untuk memfasilitasi dialog guna meredam konflik.
Suara.com - Situasi keamanan di Timur Tengah mendadak mencekam menyusul serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat ke wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026) pagi.
Serangan mematikan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Teheran, yang membalas dengan menggempur empat titik pangkalan militer milik Amerika Serikat dan sekutunya.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons cepat eskalasi militer yang kian meruncing tersebut dengan mengeluarkan pernyataan resmi.
"Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah," tulis pernyataan resmi Kemlu RI di akun media sosial mereka.
Kemlu meminta agar seluruh pihak yang berseteru segera menghentikan kontak senjata dan memilih jalur perundingan.
Mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga batasan teritorial dan kedaulatan setiap bangsa guna menghindari kehancuran yang lebih luas.
Guna meredam bara konflik, Jakarta menawarkan diri sebagai penengah di tengah kebuntuan diplomasi antara Washington dan Teheran.
Bahkan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan kesediaan untuk melakukan kunjungan diplomatik langsung ke jantung konflik jika diperlukan.
Ketegangan bersenjata di wilayah tersebut hanya akan membawa dampak domino yang sangat berbahaya bagi tatanan global.
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," lanjut bunyi pernyataan resmi Kemlu RI.
Di sisi lain, perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di zona merah kini menjadi perhatian prioritas bagi pemerintah.
"WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat," tutup pernyataan tertulis Kemlu RI dalam menyikapi konflik terkini di Timur Tengah.
