Jakarta: Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap merespons serangan Israel ke Iran di forum Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Forum tersebut bisa menjadi pilihan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sulit bersuara.
"Oleh karena itu di sini saya memohon sekali kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuat pernyataan, untuk segera mengupayakan melalui BoP, agar serangan seperti ini segera dihentikan. Juga segera minta ke Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan," ujar Hikmahanto, dalam program Breaking News Metro TV, Sabtu, 28 Februari 2026.
Peran BoP, kata Hikmahanto, tidak hanya untuk menyelesaikan konflik di Gaza saja. Merujuk piagam BoP, wilayah yang terancam oleh serangan atau mendapat serangan juga bisa ditangani oleh BoP.
"Seharusnya negara-negara yang tergabung dalam BoP, termasuk Indonesia, harus menyampaikan kepada Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump). Meskipun kita tahu bahwa Trump itu yang memulai permasalahan ini," ujarnya.
Baca Juga :
Iran Kecam Serangan AS dan Israel, Tegaskan Hak untuk MembalasHikmahanto khawatir jika dibiarkan saja akan terjadi perang dunia ketiga. Indonesia tidak boleh diam diri dan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pihak saling menahan diri.
Apalagi Iran sudah mengatakan mereka berhak untuk melakukan serangan balasan. Tidak hanya ke Israel, Iran juga bisa melancarkan serangan ke Amerika Serikat (AS) melalui pangkalannya yang ada di Timur Tengah.
"Jadi ini yang kita harus hati-hati bisa mengarah ke perang dunia ketiga," katanya. Khawatir hak veto AS
Di satu sisi, Hikmahanto yakin Iran akan melaporkan permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB. Namun, dia khawatir Dewan Keamanan PBB bisa tidak berkutik karena ada hak veto dari AS.
"Maka apapun yang akan disampaikan ke Dewan Keamanan PBB terhadap masalah Iran ini, itu akan diveto oleh AS," ungkapnya.
Mau tidak mau permasalah ini akan dibawa ke Majelis Umum PBB. Sebab, AS tidak bisa menggunakan hak veto di sana. Walaupun Majelis Umum PBB tidak kuat seperti Dewan Keamanan PBB.
"Tentu harus menunggu apa yang akan dilakukan oleh PBB. Namun demikian, kalau saya boleh saran, karena Indonesia sudah masuk ke dalam BoP. Saatnya bapak Presiden Prabowo untuk bicara dengan chairman untuk menangani masalah ini," ucapnya.
