JAKARTA, DISWAY.ID-- Jumlah pengungsi pascabencana alam di wilayah Sumatera turun drastis dari 2.108.582 orang menjadi hanya 11.250 orang per 25 Februari 2026, menyusul percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat.(27/2/2026).
BACA JUGA:Menko PM Cak Imin Tegaskan Kesehatan Mental Jadi Agenda Utama Strategis Nasional
BACA JUGA:54 Perwira Polri Dirotasi, Disebut Pembinaan Karier dan Penyegaran
Mendagri mengatakan, penurunan signifikan tersebut terjadi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi kini tersisa 10.400 orang di Provinsi Aceh dan 850 orang di Provinsi Sumatra Utara. Adapun Provinsi Sumatra Barat dilaporkan sudah tidak memiliki pengungsi.
"Di Provinsi Sumatra Barat, alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara (hunian sementara)," kata Tito.
Tito Karnavian menyatakan, masih terdapat lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak parah bencana.
BACA JUGA:Kakorlantas: Operasi Ketupat 2026 Tak Hanya Atur Lalin, Tapi Utamakan Keselamatan Pemudik
BACA JUGA:BI Siapkan Strategi Baru Pantau Modal Asing per Maret 2026
Kelima desa tersebut terdiri atas tiga desa di Provinsi Aceh dan dua desa di Provinsi Sumatra Utara, sementara Sumatra Barat tidak memiliki desa yang memerlukan penataan ulang.
Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana, Satgas PRR mencatat 38 kabupaten/kota telah beroperasi normal, tiga kabupaten/kota mendekati normal, dan 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus.
Mendagri Tito menyatakan, normalitas suatu daerah diukur berdasarkan berbagai indikator, meliputi aspek pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial,
Serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, tempat pemrosesan akhir sampah, bank sampah, dan normalisasi sungai.
"Sebelumnya ada satu lagi yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak serta tambak, perikanan," katanya.
- 1
- 2
- »
