Grid.ID- Profil Zainal Arifin Mochtar menjadi sorotan publik setelah mendapat tantangan debat terbuka dari Menteri HAM, Natalius Pigai. Tantangan itu bermula dari perbincangan keduanya di media sosial X yang menyinggung isu hak asasi manusia (HAM).
Percakapan tersebut berkembang menjadi saling balas cuitan hingga wacana debat ilmiah terbuka. Sejumlah stasiun televisi dan kanal YouTube bahkan menawarkan forum diskusi agar dapat disaksikan publik luas.
Menanggapi hal tersebut, Zainal menyebut dirinya terbuka jika forum itu menjadi bentuk pertanggungjawaban kerja pejabat publik. Lantas, bagaimana profil Zainal Arifin Mochtar yang kini menjadi perhatian?
Awal Mula Tantangan Debat
Profil Zainal Arifin Mochtar diperbincangkan setelah pernyataannya terkait isu HAM mendapat respons dari Natalius Pigai. Dalam percakapan tersebut, Pigai menyatakan kesiapannya untuk berdebat secara ilmiah dan terbuka.
Menanggapi tantangan itu, Zainal mengatakan tidak mempersoalkan jika debat benar-benar digelar. “Saya pikir bagus aja kalau mau debat, lagi pula menurut saya bukan debat,” ujarnya di Fakultas Hukum UGM, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (28/2/2026). Ia menambahkan bahwa forum tersebut bisa menjadi sarana pertanggungjawaban terhadap kerja pejabat yang bersangkutan.
Profil Zainal Arifin Mochtar
Zainal Arifin Mochtar lahir di Makassar, 8 Desember 1978. Pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum ia tempuh di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2003.
Ia kemudian melanjutkan studi Strata Dua (S2) di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Law pada 2006. Gelar doktor (S3) Ilmu Hukum diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada pada 2012.
Selain pendidikan formal, Zainal Arifin Mochtar berpartisipasi dalam Summer School Administrative Law hasil kerja sama UGM dan Maastricht University pada 2006. Juga, Summer School American Legal System di Georgetown University Law Center, Amerika Serikat.
Karier Akademik dan Aktivisme Antikorupsi
Profil Zainal Arifin Mochtar dikenal luas sebagai dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UGM. Ia mengawali karier akademiknya pada 2014 dan aktif dalam berbagai kegiatan antikorupsi.
Ia pernah menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2007). Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM pada periode 2008–2017.
Zainal juga ditunjuk sebagai anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 35 Tahun 2020. Pada 2022, ia dipercaya menjadi Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM.
Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan periode 2023–2026. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015–2017 serta Komisaris PT Pertamina EP periode 2016–2019.
Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Kelembagaan Negara di Balai Senat UGM pada Kamis (15/1/2026). Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah: Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Perbaikan”, ia menyoroti kecenderungan menguatnya konservatisme dan otoritarianisme yang dinilai berdampak pada pelemahan lembaga independen di Indonesia.
Karya Ilmiah
Sebagai akademisi, profil Zainal Arifin Mochtar juga ditandai dengan sejumlah riset dan publikasi ilmiah. Ia menulis penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” (2017), serta riset tentang etika penyelenggaraan negara dan reformulasi pengangkatan tenaga honorer (2014). Ia juga menerbitkan buku “Menegakkan Konstitusi Melawan Korupsi” (2018) dan “Parlemen Dua Kamar: Analisis Perbandingan Menuju Sistem Bikameral Efektif” (2018).
Nama Zainal sempat menjadi sorotan publik saat film dokumenter Dirty Vote tayang pada 11 Februari 2024. Mengutip Tribunnnews.com, film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu membahas dugaan kecurangan pemilu melalui penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam film tersebut, Zainal menjadi narasumber utama bersama Bivitri Susanti dan Feri Amsari.
Selain itu, ia juga pernah dipercaya menjadi moderator dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden pada 2014. Itulah profil Zainal Arifin Mochtar yang menunjukkan rekam jejak panjang sebagai akademikus, pakar hukum tata negara, sekaligus aktivis antikorupsi. (*)
Artikel Asli
