DANA yang dimiliki Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026 yang sudah masuk dalam undang-undang APBN itu sebesar Rp 268 triliun. Dan dana cadangan kurang lebih sebesar Rp 67 triliun.
Demikian dibeberkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers khusus mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan itu digelar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2).
Baca juga : Awal 2026, BGN Kucurkan Rp32,1 T untuk MBG
"Perlu diketahui bahwa 93 persen dari Rp 268 trliun itu digunakan untuk bantuan pemerintah makan bergizi gratis, MBG," ungkao Dadan.
Jadi hampir lanjutnya, hampir Rp 240 triliun, uang itu digunakan untuk intervensi pemenuhan gizi. Uang sebesar itu dikirim langsung dari KPPN ke virtual acount masing- masing SPPG di seluruh Indonesia.
"Jadi jumlah SPPG yang ada di setiap daerah akan mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah itu. Karena satu bulan BGN akan mengirimkan rata-rata Rp 1 miliar per SPPG, kecuali Papua dan Indonesia Timur. Bahkan dimungkinkan lebih,"terangnya.
Baca juga : Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan dan Asisten Lapangan Harus Ngecek Bahan Baku Sebelum Dimasak
Dia mecontohkan, jika di Kota Bogor, sudah ada kurang lebih 150 SPPG. Itu artinya Rp 150 miliar per bulan, uang dari BGN beredar melalui SPPG di Kota Bogor. Dimana 70 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, beras, minyak, telur, ayam, sayur, buah bumbu dan lain-lain.
Kemudian 20 persen digunakan untuk membayar operasional, termasuk insentif para karyawan.
"Di Kota Bogor ini Rp 100 ribu. Jadi kalau mereka bekerja 24 hari, berarti Rp 2,4 juta,"katanya.
Sementara itu, uang yang 10 persennya digunakan untuk membayar insentif para mitra yang rata- rata Rp 6 juta per hari per SPPG.
"Kalau perkiraan kami benar, kemungkinan besar di tahun 2026 , menyerap kurang lebih Rp 314 triliun. Jadi akan ada mobilisasi dari biaya anggaran tambahan".
"Sebanyak 93 persen atau Rp 293 triliun itu, digunakan untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Jadi uang itu akan terus beredar dari Sabang sampai Merauke, melalui virtual acount dari SPPG,"imbuhnya.
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita. Kemudian seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai anak SMA, termasuk anak santri.
Dadan menyebut, angka tersebut merupakan patokan dasar dari yang dimiliki BGN dan mungkin akan terjadi pertambahan lebih lanjut.
"Banyak santri yang tidak, belum terdata di Kemenag. Banyak yang belum memiliki NIk, dan anak usia sekolah,"katanya.
Data saat ini 82,9 juta dan pihaknya akan melakukan kewajiban terhadap seluruh yang berhak atas menu MBG.
"Ini sebagai hak dasar untuk seluruh anak Indonesia dari mulai dari kandungan hingga 18 tahun. Tapi pada prlaksanaannya tidak seluruh hak yang dimiliki harus dipenuhi. Karena yang berhak boleh tidak menerima," jelasnya.
Dia kembali mencontohkan di Kota Bogor. Ada sekolah Bosowa Bina Insanani. Mereka memiliki kantin yang diubah jadi SPPG. Tapi seluruh anak bina insani sekarang tidak menerina MBG.
"Karena mereka tidak menginginkan dan kita menghormati. Tapi SPPG tetap berjalan dan melayani sekolah lain di sekitar," katanya.
Kemudian sekolah lain yang juga tidak menerima MBG di kota bogor, ada Regina Pacis, Mardiyuana dan Sekokah Bogor Raya.
"Saya kIra sekolah- sekolah yang masuk ke kategori mengenah ke atas, dan sekokah yang kalangan mampu, berhak tidak menerima. Kami hormati. Meski kami masukkan," ungkapnya.
Kemudian di sekokah umum yang menerima MBG, ketika orang tua yang tidak menerima, pihaknya akan berlaku sama.
"Kami mengjormati.tidak ada Paksaan bagi program MBG ini," tutupnya. (DD)
