Bagi sebagian orang, memasuki usia pensiun belum tentu identik dengan masa rehat setelah sekian tahun bekerja. Hari tua yang idealnya diisi dengan kegiatan santai dan reflektif justru dilingkupi kekhawatiran akan trasisi hidup. Salah satu ganjalan terbesar adalah aspek finansial. Secara finansial, pensiunan dihadapkan pada realitas yang kontras. Pendapatan yang menurun, sementara biaya kebutuhan hidup, terutama kesehatan, justru tiba-tiba dapat meningkat.
Kekhawatiran ini tertangkap dari jajak pendapat Litbang Kompas pada 8 – 12 September 2025. Hasil jajak pendapat memperlihatkan, ada 29 persen responden yang menyatakan khawatir tidak lagi memiliki pendapatan tetap saat pensiun.
Sementara 21,2 persen mengaku cemas karena belum memiliki tabungan yang cukup. Dua kekhawatiran terbesar ini menggambarkan bahwa ketika produktifitas ekonomi seseorang berhenti maka kelangsungan hidupnya menjadi tidak menentu karena bekal memasuki pensiun dirasa belum memadai.
Alih-alih membayangkan pendapatan pasif dari tabungan atau investasi yang dibangun sejak muda, mayoritas responden polling Kompas justru merasa perlu tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Bagi mereka yang terbiasa hidup dari gaji bulanan, hilangnya pemasukan rutin berarti hilangnya rasa aman. Pengelolaan simpanan dan investasi menjadi penuh perhitungan karena dana tersebut dipandang terbatas dan berpotensi habis.
Kekhawatiran lain yang terekam adalah permasalahan psiko-sosial seperti kehilangan rutinitas kegiatan yang dikhawatirkan oleh 9,9 persen responden, kesepian karena keluarga tidak lagi tinggal bersama (8,5 persen), takut merepotkan anak atau keluarga (6,8 persen) dan kekhawatiran akan kerentanan fisik di usia senja (6,4 persen).
Meski demikian, pada sisi yang berbeda turut terekam sebesar 10,8 persen responden yang mengaku tidak khawatir ketika memasuki usia pensiun kelak. Bagian responden ini boleh jadi telah memiliki persiapan secara finansial dan mental yang sudah terencana dengan baik sehingga meminimalkan kekhawatiran.
Fenomena ini senada dengan realitas yang tercantum dalam Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi tersebut menyebutkan, hanya 16,28 persen rumah tangga lansia di Indonesia yang memiliki jaminan sosial.
Jaminan sosial yang dimaksud termasuk jaminan pensiunan/veteran, jaminan hari tua, dan jaminan/asuransi kematian. Kelompok lansia yang dimaksud ialah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Usia ini sudah masuk dalam kategori usia pekerja pensiun yang ditetapkan dalam PP No. 45 Tahun 2015, yakni 59 tahun.
Publikasi yang diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2025 ini juga menunjukkan, mayoritas rumah tangga lansia di Indonesia (82,96 persen) memenuhi kebutuhan hidupnya dari penghasilan anggota rumah tangga yang bekerja.
Hanya 5,43 persen rumah tangga lansia yang memenuhi kebutuhan hidupnya dari uang pensiun. Sebagian kecil hidup dari hasil investasi (0,18 persen) dan tabungan (0,31 persen). Kondisi ini menggambarkan masih sedikit lansia di Indonesia yang belum mandiri secara finansial di masa rehatnya.
Jika membedah data jajak pendapat Kompas lebih lanjut, perbedaan latar belakang pekerjaan responden memperjelas pola ini. Pada kalangan pekerja formal, kekhawatiran terbesar yang terekam (31,9 persen) adalah jika belum memiliki tabungan cukup. Padahal kelompok ini relatif memiliki penghasilan rutin dan akses pada skema formal seperti program Jaminan Hari Tua (JHT).
Maka kesadaran kelompok ini mulai bergeser pada kecukupan aset dan tidak hanya pada kelanjutan pendapatan bulanan. Pengumpulan aset dan investasi untuk kelak dinikmati pada hari tua menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan.
Sebaliknya pada kelompok pekerja informal, kekhawatiran terbesar (32,1 persen) justru pada takut tidak memiliki penghasilan lagi. Bagi kelompok pekerja informal yang pendapatannya bergantung penuh pada pekerjaan harian, usia pensiun tidak berarti berhenti bekerja. Ketiadaan jaminan hari tua yang memadai dan minimnya akumulasi aset memaksa kelompok pekerja informal untuk terus bekerja demi menyambung hidup.
Jika mendalami perbedaan pendapat menurut kelompok usia, dinamika kekhawatiran tampak bergerak mengikuti fase kehidupan manusia. Pada kelompok usia 17 sampai 24 tahun, sebagian besar responden (41,8 persen) menyatakan takut kehilangan pendapatan tetap selepas pensiun. Meski pensiun masih jauh, generasi muda masa kini sudah membayangkan masa depan kerja yang tidak pasti.
Namun pada saat yang sama, 21,5 persen juga khawatir belum memiliki tabungan cukup, dan sebagian mengungkapkan kecemasan sosial seperti kesepian atau merepotkan keluarga. Ini menunjukkan adanya kegelisahan akan masa depan tetapi finansial sejak dini, tetapi belum diikuti kerangka perencanaan yang konkret.
Selanjutnya, kelompok usia 25 sampai 39 tahun menunjukkan pola paling rasional secara finansial. Sebanyak 30,9 persen menyatakan khawatir kehilangan pendapatan, dan 28,4 persen mengungkapkan kekhawatiran jika tabungan tidak cukup untuk masa pensiun.
Respon ini dapat dipahami mengingat kelompok demografi ini berada dalam tarikan antara membiayai kebutuhan hidup saat ini sekaligus menyiapkan aset untuk masa depan. Jika pada fase ini tabungan dan investasi gagal tumbuh, maka risiko di masa mendatang akan membesar.
Pada kelompok usia 40 sampai 54 tahun, terjadi pergeseran pandangan. Kekhawatiran soal pendapatan turun menjadi 23,3 persen, dan soal tabungan hanya 11,6 persen. Namun kekhawatiran non-finansial meningkat: 14,5 persen takut kehilangan kesibukan atau jabatan, 9,3 persen khawatir kehilangan lingkungan sosial, dan 10,5 persen mulai merasa rentan secara fisik.
Artinya, mendekati akhir masa produktif, krisis akan identitas dan persoalan kesehatan mulai mengambil ruang. Turunnya kekhawatiran tabungan bisa diartikan sebagai rasa cukup, tetapi juga bisa mencerminkan keterbatasan waktu untuk memperbaiki keadaan yang makin sempit.
Sedangkan pada kelompok 55 tahun ke atas, realitas finansial kembali menguat. Sebanyak 24,1 persen khawatir tabungan tidak cukup, dan 22,9 persen takut kehilangan pendapatan. Isu kesepian (10,8 persen) dan kerentanan fisik (8,4 persen) tetap signifikan. Menariknya, 16,9 persen menyatakan yang dapat diartikan ganda bahwa sebagian mungkin memang telah siap, tetapi sebagian lain bisa jadi telah menerima kondisi apa adanya dan merasa tidak mungkin lagi menyiapkan aset finansial untuk hari tua.
Situasi tersebut semakin jelas tampak dari jawaban terkait hal-hal yang sudah dilakukan dalam menyiapkan masa pensiun. Bagian terbesar responden (38,4 persen) menjawab bahwa menyiapkan usaha atau pekerjaan sampingan ketika pensiun.
Temuan ini dapat dibaca dalam konteks hidup setelah pensiun tidak dapat hanya bergantung pada pendapatan pasif dari akumulasi aset dan investasi. Maka pilihan paling dekat dan nyata adalah terus bekerja ketika telah melewati usia pensiun.
Pada sisi lainnya, responden yang menyiapkan secara finansial pada instrumen investasi hari tua atau jaminan sosial pun relatif terbatas. Sebesar 19,7 persen responden menjawab mengikuti program tabungan atau asuransi hari tua non-wajib lalu sebesar 18,1 persen memiliki instrumen investasi lain (saham, reksadana, deposito, properti). Pada kelompok ini tergambar bahwa peningkatan portofolio aset menjadi saran untuk menjamin kelangsungan hidup selepas pensiun.
Sementara, sebagian yang lain masih mengandalkan instrumen tradisional untuk jaminan hari tua seperti tergambar pada 13,6 persen responden yang menyatakan memiliki kepesertaan JHT BPJS Ketenagakerjaan dan 3,4 persen yang mengikuti iuran pensiun wajib.
Pendekatan tradisional yang menyisihkan langsung persiapan pensiun dari gaji bulanan membedakan antara kelompok ini dengan kelompok sebelumnya atas dasar kesadaran pengembangan pendapatan pasif. Kelompok yang memiliki instrumen jaminan hari tua selain JHT dan iuran wajib menyadari bahwa instrumen tradisional tidak cukup menjamin pemenuhan kebutuhan hidup di masa pensiun.
Fenomena tersebut senada dengan pertumbuhan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dicatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20,7 juta orang, lima tahun berselang jumlah tersebut meningkat menjadi 48,6 juta orang pada tahun 2025.
Jumlah tersebut mencakup kepesertaan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kewajiban bagi pemberi kerja untuk mengikutksertakan pekerja dalam program BPJ mendorong pertumbuhan pesat kepesertaan BPJS Ketenagaerjaan dalam lima tahun terakhir.
Pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun pun menunjukkan pertumbuhan meski tidak setinggi pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku Laporan Perkembangan Dana Pensiun Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan mencatat peserta dana pensiun pada bulan Juli 2025 mencapai 5,36 juta orang, bertumbuh dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 4,5 juta orang.
Jumlah total aset juga bertumbuh dari Rp 317,5 triliun menjadi Rp 383,0 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa pilihan mengikuti dana pensiun menjadi opsi atas persiapan hari tua yang menjanjikan.
Meski demikian, temuan yang cukup berbeda terjadi pada 25,2 persen responden yang menyatakan belum menyiapkan kebutuhan untuk hari tua. Seperempat dari total responden berada dalam posisi rentan yang berarti kelak ketika berhenti bekerja karena usia lanjut, maka berhenti pula kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan rantai kerentanan karena beban ekonomi dari seorang yang telah pensiun harus diemban oleh pasangan, anak atau keluarganya yang lain sehingga muncul generasi sandwich.
Kesulitan menyiapkan aset untuk hidup selepas pensiun dipengaruhi beberapa faktor utama, antara lain rendahnya tingkat pendapatan, ketidakpastian dan jaminan status kerja dan keterbatasan alokasi pendapatan untuk ditabung.
Faktor upah misalnya, meski rata-rata kenaikan upah minimum berkisar antara tiga hingga delapan persen per tahun tingkat inflasi juga menyusul di kisaran tiga hingga lima persen per tahun. Artinya kalaupun upah naik, biaya hidup juga turut naik.
Kenaikan upah yang seiring dengan inflasi juga jadi indikasi bahwa masyarakat mulai makan tabungan. Data yang dihimpun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa jumlah rata-rata simpanan pada rentang nol sampai Rp 100 juta pada tahun 2025 berada pada angka Rp 1,78 juta, menurun dari sepuluh tahun sebelumnya yakni Rp 3,75 juta.
Komposisi pekerja Indonesia yang sebagian besar adalah pekerja informal juga semakin membuat perencanaan hari tua makin berat. Pekerja informal tidak dilindungi jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan maupun dana pensiun lainnya, sehingga nasib mereka sepenuhnya bergantung pada kemampuan fisiknya untuk terus bekerja.
Ketiga faktor tersebut berkelindan sehingga menciptakan situasi ketidakberdayaan yang terekam dalam jajak pendapat, di mana pilihan terbanyak oleh masyarakat hanya terus lanjut bekerja, bahkan selepas pensiun. Ini juga sejalan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, yang menyebutkan, terdapat separuh lansia (54, 21 persen) yang tetap bekerja di usia senjanya.
Pada akhirnya, di balik angka-angka statistik tersebut, masih tertangkap kegelisahan besar terkait masalah kehidupan di usia senja. Masa pensiun yang seharusnya menjadi masa yang melegakan, justru bisa berubah menjadi garis start bagi perjuangan hidup yang baru dan bisa jadi lebih berat.
Kehidupan setelah pensiun, tetap membutuhkan biaya yang cukup untuk bertahan hidup. Karenanya, literasi keuangan sejak dini diperlukan untuk mencegah risiko kerentanan finansial pada usia lanjut. (LITBANG KOMPAS)
