Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal kekhawatiran yang menyebut dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengganggu anggaran dari kementerian lain. BGN menyatakan tidak ada anggaran dari kementerian lain yang diambil oleh MBG di tahun ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan.
Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp 24 triliun yang dicatat dalam fungsi kesehatan oleh BGN. Dia memastikan anggaran tersebut tidak mengganggu pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp 24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional," kata Dadan kepada wartawan, Minggu (1/3/2026).
Dadan menjelaskan hal yang sama juga terjadi dengan anggaran di bidang Pendidikan. BGN memastikan tidak mengurangi jatah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)
"Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp 223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik," lanjut Dadan.
Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap mengalami peningkatan, bahkan naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen," ucapnya.
(ygs/imk)
