APBD Jakarta 2026 Rp 81,7 Triliun, Berapa Persen Dialokasikan untuk Anak Muda?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jakarta pada 2026 mencapai Rp 81,7 triliun. Anggaran tersebut bukan sekadar nominal dalam lembaran kertas kebijakan. APBD adalah cermin pilihan politik tentang siapa yang diproritaskan, kebutuhan mana yang didahulukan, dan masa depan seperti apa yang sedang dirancang.

Ditemui saat acara "Touchbase ame DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kite" yang diselenggarakan oleh Bijak Memantau di Jakarta, Sabtu (28/2/2026), anggota DPRD Komisi E Farah Savira menuturkan, aspirasi atau kepentingan anak muda memang tersebar di banyak pos. Aspirasi itu belum terpetakan secara kuantitatif sebagai satu klaster kebijakan yang utuh.

Selain Farah, hadir pula sebagai pembicara adalah anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Elva Farhi Qolbina, Ghozi Sulasmi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Uwais El Qoroni dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saat ditanya, dari anggaran jumbo tersebut berapa persen yang sudah dialokasikan untuk generasi muda terutama milenial dan Gen Z, Farah tidak bisa memastikan angkanya berapa. Namun, menurutnya, irisan kebijakan untuk generasi muda hadir dalam sektor pendidikan, kepemudaan, olahraga, kesehatan, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kalau ditanya berapa persen, memang belum ada angka pastinya," ujar Farah yang berasal dari Fraksi Partai Golkar itu secara blak-blakan.

Anggota Komisi E dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ghozi Zulazmi mengakui bahwa alokasi anggaran di APBD Jakarta untuk generasi muda masih perlu ditingkatkan. Ia menyadari bahwa memang masih banyak anggaran dialokasikan dalam nomenklatur yang benar-benar dibutuhkan oleh anak muda.

Apanad Saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta IV misalnya, ia banyak menyerap aspirasi dari anak muda terkait tiga isu utama yaitu masalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), akses lapangan pekerjaan, dan masalah hunian.

Anak muda dari dapilnya banyak mengeluhkan soal bantuan pendidikan baik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun pada saat kuliah. Mereka juga merasa belum ada link and match dari pelatihan ke lapangan pekerjaan.

Adapun, dari sisi hunian, kebutuhan perumahan dalam setahun mencapai lebih dari 100.000 hunian. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta baru bisa menyediakan 38.000 hunian yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan PT Sarana Jaya. Jarak antara kebutuhan dan pasokan yang bisa disediakan oleh pemerintah daerah masih jauh.

"Saya pikir memang masih perlu dorongan lebih untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk anak muda. Dalam pembahasan RKPD nanti, ini bisa kami dorong agar nomenklaturnya diperjelas, supaya anak muda benar-benar merasakan kehadiran negara," ucapnya.

Menurutnya, aspirasi itu juga perlu mendapatkan porsi perhatian lebih terutama dari anggota dewan yang usianya masih muda. Sebab, anggota dewan muda adalah representasi dari generasi muda itu sendiri.

Farah yang berasal dari Dapil Jakarta VIII juga mengamini terkait aspirasi yang paling banyak diserap dari anak-anak muda di dapilnya. Senada dengan Ghozi, legislator muda perempuan itu juga kerap mendapatkan titipan soal kebutuhan perpustakaan umum yang lebih banyak. Mereka ingin ada pojok-pojok baca, perpustakaan keliling, yang mendekatkan mereka terhadap akses buku.

Ia banyak menerima aspirasi terkait ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebagai legislator, ia akan mendorong agar ke depan ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan pengusaha lokal merekrut 40 persen-50 persen tenaga kerja lokal di desa lokasi usaha.

"Mungkin radius 3-5 kilometer supaya mengurangi kemacetan juga. Penyerapan tenaga kerja lokal ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di sekitarnya. Saat ini, Rancangan Perda (Raperda) masih dalam pembahasan," ujarnya.

Walakin, menurut Farah, sudah banyak pula kebijakan dari Gubernur Pramono Anung yang berjalan untuk mengatasi akses terhadap lapangan pekerjaan itu. Misalnya, job fair dibuat sampai ke tingkat kecamatan. Para pengusaha yang membuka lapangan kerja pun didorong untuk bisa hadir dalam acara job fair tersebut.

Para legislator muda yang hadir dalam diskusi itu juga mengatakan bahwa mereka mendorong agar di tahun 2026 ini, ada pembaruan terhadap Perda Penyelenggaraan Sistem Pendidikan terutama untuk mengatur soal pemberian KJP dan KJMU. Menurut Ghozi, perlu ada pengaturan lebih detil mengenai inklusivitas pendidikan. Artinya, pendidikan gratis tidak hanya diberikan untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

"Harapannya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), semuanya bisa ter-cover dengan KJP. Mereka yang tidak terima KJP mungkin bisa bersekolah di sekolah swasta, tetapi digratiskan," katanya.

Komisi E DPRD Jakarta juga telah mendorong agar kuota penerima KJP ditambah. Tahun 2026, penerima kuota KJP ditambah. Adapun, untuk KJMU juga akan diperluas jenjangnya tidak hanya di tingkat S1, tetapi sampai S2 dan S3.

Terkait dengan masalah pelatihan kerja, DPRD juga menyiapkan Perda Rencana Induk Perindustrian. Itu diharapkan bisa lebih menghubungkan antara kebutuhan industri dan pendidikan. Mata pelajaran, mata kuliah, harus sama dengan kebutuhan industri (link and match).

Adapun, untuk penyediaan perumahan, Jakarta juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perumnas untuk membangun hunian vertikal di aset-aset tanah milik Pemprov Jakarta. Penghuninya wajib ber-KTP Jakarta.

"Pemprov bisa menyediakan back log-nya hingga 100.000 hunian per tahun. Yang membangun adalah dari Perumnas," katanya.

Acara diskusi pada Sabtu sore hingga menjelang jam berbuka puasa itu dihadiri sekitar 100 anak muda dari Dapil Jakarta. Perwakilan Sekretariat Bijak Efraim Leonard mengklaim, kegiatan itu mempertemukan warga kelas menengah urban dengan anggota DPRD Jakarta untuk membahas kelayakan hidup sekaligus membuka ruang dialog mengenai peran DPRD dalam hal itu.

Tema diskusi yaitu ”Touchbase” diambil dari istilah dalam budaya kerja profesional urban yang berarti bertemu untuk menyamakan perspektif, hadir sebagai respons atas tingginya keinginan orang muda berdialog langsung dengan pembuat kebijakan.

Banyak orang muda urban Jakarta belum sepenuhnya mengenal peran DPRD, padahal keputusan dan pengawasan di level ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari kualitas jalan, transportasi publik, sampai pelayanan dasar lainnya.

Adapun, Bijak Memantau adalah gerakan edukasi politik independen, kegiatan ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik, dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tata ruang, dan transportasi publik yang menjadi perhatian utama warga muda Jakarta.

"Touchbase kami desain di tingkat DPRD karena di sinilah aspirasi warga sebenarnya bisa langsung diterjemahkan menjadi pengawasan kebijakan dan anggaran. Kami ingin mengingatkan bahwa warga punya perwakilan di daerah pemilihannya yang memang bertugas memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan membuka ruang dialog dengan masyarakat,” ucap Efraim.

Menurut kajian Bijak Memantau, saat ini, Jakarta sedang menghadapi kesenjangan partisipasi kebijakan publik. Meski 38 persen populasinya adalah orang muda dan 65 persen di antaranya menyatakan peduli pada isu politik, mayoritas masih merasa jauh dari proses penyusunan kebijakan publik.

DPRD memiliki kewenangan dalam membahas dan menyetujui alokasi anggaran serta membentuk peraturan daerah yang menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterlibatan langsung warga dalam berdialog dengan DPRD menjadi penting guna mendorong berbagai kebijakan pendidikan, tata ruang, hingga transportasi publik, serta penggunaannya yang lebih tepat sasaran.

Mungkinkah?